SEPIRO GEDENE SORO YEN DINEMPO ATI IKHLAS AMUNG BAKAL DADI CUBO: logo bem stai-susha

SEPIRO GEDENE SORO YEN DINEMPO ATI IKHLAS AMUNG BAKAL DADI CUBO: logo bem stai-susha SATUKAN HATI DENGAN JIWA

studi asia tenggara

MATERI KULIAH

STUDI ISLAM ASIA TENGGARA

SEJARAH ISLAM ASIA TENGGARA

Materi :

1. Pengantar Kuliah

a. Pengertian Sejarah, Metode memahami Sejarah

b. Ruang lingkup Studi Islam Asia Tenggara dan Sumber Bacaan

c. Kontrak belajar

2. Sejarah pra-Islam Asia Tenggara

a. Priode Perkembangan animisme dan Dinamisme

b. Priode perkembangan Hindu dan Budha

3.Teori masuknya Islam, Islam berkembang dan mempengaruhi Kelembagaan di  Asia tenggara.

a. Melalui Gujarat.

b. Melalui Persia

c. Melalui Mekkah

d. Melalui Bengali

4. Kebangkitan Islam di Asia tenggara

a. Pengertian Kebangkitan

b. Tipe-tipe kebangkitan dan sumber kebangkitan

c. Karakteristik dan fenomena kebangkitan Islam.

5.Islam di Indonesia fase Kerajaan-kerajaan pada abada XIII s/d XX M.

a. Kerajaan-kerajaan Islam di Sumatra

b. Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa

c. Kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan dan Sulawesi.

6. Islam di Indonesia fase Kolonialisme

a. Islam zaman kolonial Belanda

b. Islam zaman kolonial Jepang

c. Perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan.

7. Peran ormas Islam dalam pemurnian Islam zaman kolonial.

a. Alasan-alasan pentingnya pemurnian Islam.

b. Tokoh-tokoh awal pemurnian Islam

c. NU, Muhammadiyah, Persis, dan Sarikat Islam (SI).

8. Islam di Indonesia fase kemerdekaan

a. Islam dan Orde Lama

b. Islam dan Orde Baru

c. Islam dan Orde Reformasi

9. Islam di Malaysia

a. Sejarah Masuknya Islam

b. Islam fase kemerdekaan

c. Nasionalisme Melayu di Malaysia

10. lanjutan Islam di Malaysia

a. peran UMNO memperjuangkan kebangkitan Islam.

b. Peran PAS memperjuangkan kebangkitan Islam

11.Islam di singapura

a. Sejarah Masuk dan berklembangnya Islam

b. Peranan majlis Ugama Islam Singapura (MUIS).

c. Model pendidikan Islam di Singapura

12. Islam di Brunei

a. Sejarah Masuk dan berklembangnya Islam

b. Konsep Melayu Islam Beraja (MIB).

c. Sistem legalisasi mazhab

13. Islam di Thailand

a. Masuk dan berklembangnya Islam di pattani, Naratiwat, Yalla dan Setul

b. Perjuangan Melayu muslim memperoleh otonomi.

c. Peranan Haji Sulong.

14. Islam di Filipina.

a. Sejarah Masuk dan berklembangnya Islam

b. Perjuangan bangsa Moro memperoleh kemerdekaan atau otonomi.

c. Karakteristik perjuangan Kelompok MLF, MNLF, MILF dan Abu Sayyap

15. Islam di Indocina

Sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Myanmar, Kamboja, Laos dan Vietnam

Sumber Kepustakaan:

1. Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Nusantara abad ke XVIII, Mizan Bandung

2. Saiful Muzani, Pembangunan dan kebangkitan Islam Asia Tenggara, LP3ES.

3. Taufik Abdullah, dkk, Tradisi Kebangkitan Islam di Asia Tenggara, LP3ES

4. Harry J. Benda, Bulan sabit Matahari Terbit, LP3ES, Jakarta.

5. Husein Muthalib, Islam dan Etnisitas, LP3ES, Jakarta

6. Deliar Noer, Islam di Indonesia, 1900-1942, LP3ES, Jakarta

7. Surin Pitsuwan, Islam di Muangthai Thailand, LP3ES, Jakarta

8. Abd. Ghofur, Handout SIAT

9. Abd. Ghofur, Jurnal Kutub Kanah, Annida, Ushuluddin, thn 2001 s/d 2008

PENGERTIAN SEJARAH

     Sejarah adalah cabang ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa atau kejadian yang telah terjadi masa lampau dalam rentang waktu yang lama atau singkat.

1. Objek material sejarah adalah semua jenis sumber sejarah yang bisa disaksikan secara empirik sebagai kesaksian sejarah.

2. Objek formal sejarah adalah perubahan atau apa yang terjadi dalam dimensi waktu lampau.

Objek studi sejarah tidak lepas dari manusia, tetapi bagaimanapun juga manusia mempunyai keterbatasan pengetahuan tentang dirinya, terutama tentang masa lampaunya . hal ini sebagai akibat dari sifatnya yang selalu beranggapan “yang sudah, ya sudah” (lets gone be by gone). Sifat yang demikian melahirkan akibat dan tindakan yang membiarkan sesuatu yang telah terjadi berlalu tanpa catatan , sehingga kita mengalami kesukaran untuk memperoleh informasi masa lampau yang akurat. Karena itu perlu kerangka berpikir yang kritis.

 Karakteritik berfikir sejarah yang perlu diperhatikan menurut Broudle adalah :

1. Berfikir adducive, adalah dengan cara mengajukan pertanyaan kritis terhadap persoalan-persoalan dan memberikan jawabannya dengan argumen sejarah yang dikuatkan dengan bukti-bukti faktual, sehingga penjelasannya tepat dan akurat.

2. Berfikir kronologis yaitu adanya berfikir dengan kesadaran waktu (sense of time) dalam melihat gejala, apapun objeknya – Alat kontrolnya ada tiga perbedaan waktu antara masa lampau, masa sekarang dan masa akan datang – Skala penetapan waktu bisa model progresif (dari awal ke akhir), atau regresif (akhir ke awal).

3. Ketercakupan sejarah (historical comprehension) yaitu kemampuan untuk memahami pelbagai aspek lahiriyah dan batiniyah dalam menangkap gejala sejarah.

4. Kemampuan melakukan riset sejarah. Yaitu melalui empat tahap.

a. Heuristik (mencari dan menemukan data)

b. Kritik sumber – kritik ekstern yaitu pengujian otentisitas pisik. – kritik intern   yaitu menguji kesahiban (realibilitas) isi informasi sejarah.

c. Sintesis dan mengintegrasikan data dalam unit analisis sejarah kritis.

d. Penulisan sejarah yang kritis.

5. Analisis isu-isu sejarah dan pengambilan keputusan.

a. mengidentifikasi isu-isu dan masalah kesejarahan.

b.menyusun bukti-bukti faktual dan mengidentifikasi faktor-faktor  kontemporer yang memiliki sumbangsih terhadap masalah.

c. mengevaluasi pelaksanaan keputusan yang diambil.

      SIAT adalah mempelajari sejarah masuknya Islam di negara-negara ASEAN yang terdiri dari Negara Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Philipina, Thailand dan kawasan Indochina. Di samping itu kajian ini diperdalam untuk menelaah perkembangan Islam di negara tersebut dimulai sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Pengkajian yang lebih mendalam difokuskan dalam perbandingan antara negara-negara yang mayoritas muslim dan minoritas muslim, yang memiliki corak dan format yang berbeda antara satu negara dengan negara lain.

 Harry J. Benda membagi wilayah Asia Tenggara ke dalam tiga wilayah kultural, yaitu :

a. Kawasan yang disebut Indianized Southeast Asia, yaitu Asia Tenggara yang telah diIndiakan (Indonesia)

b. Kawasan yang disebut Sinicized Southeast Asia, yaitu Asia Tenggara yang telah diCinakan (Vietnam)

c. Kawasan yang disebut Hispanized Southeast Asia, yaitu Asia Tenggara yang telah diSpanyolkan (Philipina)

SEJARAH PRA ISLAM DI ASIA TENGGARA

Masyarakat (nenek moyang) orang Melayu datang ke wilayah Asia Tenggara menurut para ahli sejarah digolongkan kepada :

1. Proto Melayu (melayu pertama atau melayu tua) datang lebih awal sekitar 3.000 – 2.500 SM . Diperkirakan masyarakat ini telah menjadi suku asli, suku laut, talang mamak, suku sakai, dan suku-suku lain yang hingga kini tidak mampu atau tidak mau menyesuaikan diri dengan kebudayaan melayu muda. Karena dari negeri asalnya, semula masih kebudayaan zaman batu (3.500 SM – 2.000 SM) dan tradisi hidup yang berpindah-pindah.

Mereka umumnya generasi yang masih mempertahankan paham animisme (percaya kepada kekuatan gaib pada benda-banda tidak bergerak), dan paham dinamisme (percaya kepada kekuatan gaib pada benda-benda).

Ciri-ciri kelompok masyarakat proto melayu antara lain ; sikap masyarakatnya yang sangat tertutup pada hal-hal baru juga pada orang lain; suka berpindah-pindah (nomaden); mata pencarian bertumpu sebagai pengumpul bukan pengolah; mobilitas masyarakatnya rendah; kental mempertahankan adat dan tradisi dan sistem kepercayaan yang sinkretik (bercampur baur).

2. Deutro Melayu (melayu gelombang kedua atau melayu muda), mereka datang dari daratan Asia menuju ke berbagai penjuru Asia tenggara dimulai kira-kira 300 – 250 SM. Generasi deutro melayu ini dari negeri asalnya (Austronesia) telah membawa peradaban baru bukan lagi zaman batu namun sudah memasuki tahap zaman perunggu dan zaman besi (2.000 SM – 400 SM). Sehingga ketika datang dan berbaur dengan suku-suku lain di wilayah yang baru dihuni suku terakhir ini mudah menyesuaikan diri dengan kebudayaan baru yang berkembang saat itu, termasuk ketika kedatangan penyebar agama Hindu, Budha dan Islam.

Ciri-ciri masyarakat deutro melayu antara lain : siap menerima perubahan atau hal-hal baru; berorientasi ke masa depan; mampu mengontrol dan mengendalikan alam sekitar; punya perncanaan dalam hidup; punya sikap optimisme dan tidak menyerah pada alam; dan membutuhkan informasi atau pengalaman.

 Perkembangan agama Budha pesat ketika dimotori oleh lahirnya kerajaan Melayu terbesar yaitu Sriwijaya di sumatra sekitar abad ke- 7 – 11 M. Pengaruh kebudayaan Hindu-Budha lewat bahasa Sansekerta ke dalam bahasa dan budaya masyarakat melayu begitu banyak, karena berlangsung selama 500 tahun.

Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa juga punya andil besar dalam mengembangkan dua agama tersebut (lebih khusus Hindu), sehingga mampu menyatukan wilayah Nusantara dalam satu kekuasaan. Tidak heran bila agama Hindu-Budha berkembang ke sebagian besar penjuru Nusantara.

 Memasuki abad ke-12 M, Kerajaan Sriwijaya mulai surut, bila dilihat dari sudut ekonomi dan politik. Hal ini diperburuk dengan lahirnya Kerajaan Singosari (di Jawa) melakukan ekspedisi Pamalayu (1275 M). keadaan ini mendorong daerah-daerah di bawah kekuasaan Sriwijaya melepaskan diri dari pusat kekuasaan, sehingga pusat perdagangan berpindah, yaitu semakin berkembang di perairan Malaka. Pedagang Cina, India (Gujarat) bahkan Timur Tengah berdatangan untuk mengadakan transaksi dagang rempah-rempah dan hasil hutan lainnya di wilayah itu.

 Van Leur menegaskan, berdasarkan hasil perjalanan Sulaiman dan Marcopolo, diperkirakan sejak tahun 674 M ada koloni Arab yang sudah berdagang ke Barat Laut Sumatera. Meskipun jalinan dagang sudah terjadi jauh setelah Islam lahir, namun – menurut Taufik Abdullah – belum ada bukti bahwa penduduk pribumi yang disinggahi pedagang muslim itu telah memeluk agama Islam, dan kelompok yang beragama Islam masih dari pedagang muslim pendatang yang menunggu musim pelayaran tiba.

 Kerajaan Majapahit, sebagai pelanjut Kerajaan Singosari menunjukkan ketangguhan, sampai-sampai sebagian besar wilayah Nusantara mengakui dan tunduk di bawah perlindungannya, terutama saat diperintah oleh Raja Hayam Wuruk (w. 1389 M)) dan patihnya Gajah Mada (w. 1364 M). Namun sepeninggal kedua tokoh tersebut muncul goncangan dari dalam negeri (perebutan kekuasaan antara Vikramawardana dengan Wirabumi), sedangkan serangan dari luar muncul dari kerajaan-kerajaan kecil Islam yang berusaha membebaskan diri dari kungkungan pusat.

 Abad ke-13 M, mulai muncul persentuhan antara penduduk Deutro Melayu dengan pedagang muslim Arab, Persia dan India, lalu proses Islamisasi berjalan dengan mulus, hingga pada akhirnya lahirlah kerajaan Islam pertama, yaitu Kerajaan Samudera Pasai di Aceh. Raja pertama kerajaan ini adalah al-Malikul Saleh, sedang rajanya yang terkenal adalah Sulthan Iskandar Muda dan Sulthan Iskandar Tsani. Kerajaan Samudra Pasai mengembangkan kekuasaannya sampai ke Semenanjung Malaka, Pariaman, Tiku dan Palembang, hingga masuk ke pantai utara Jawa. Pada tahun 1511 M Malaka jatuh ke tangan Portugis hal ini menambah mata rantai penting bagi pedagang untuk pindah ke wilayah Aceh.

 Di wilayah Jawa memang sudah terjadi proses Islamisasi pada abad ke 11 – 12 M, namun berjalan dengan lamban akibat masih mendominasinya kekuasaan Majapahit. Hal ini terlihat dari beberapa bukti sejarah, seperti makam Fatimah binti Maimun di Leran Gersik Jawa Timur.

TEORI MASUKNYA ISLAM DI ASIA TENGGARA

Untuk menjelaskan masuknya Islam di wilayah Asia Tenggara, pertama sekali perlu dibahas tentang masuknya Islam ke Indonesia, yaitu Teori tentang daerah asal pembawa Islam ke Indanesia. Sejarawan Azyumardi Azra menyatakan ada tiga asal masuknya Islam ke Indonesia yaitu Mekah, Gujarat, dan Benggal. Berbeda dengan A.M. Suryanegara ia mengemukakan yaitu dari Mekah,Gujarat dan Persia.

1. Teori Gujarat : Pijnepel (1872 M) adalah orang yang mengemukakan pertama sekali, ini berdasarkan perjalanan Sulaiman, Markopolo dan Ibn Batutah, dilanjutkan dengan dukungan Snouck Hurgronye dengan alasan : pertama,kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam ke Nusantara, kedua,hubungan dagang antara Indonesia-India telah lama terjalin; ketiga, Inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatra memberikan gambaran hubungan dagang antara Sumatra dan Gujarat. Sejarawan pendukung teori ini antara lain Stutterheim, Schriekie (Indonesian Sociological Studies), Clifford Geertz (The Religion of Java), Harry J.Benda (A History of Modern South East Asia) Van Leur (Indonesian Trade and society), T.W. Arnold (The Preaching of Islam).

2. Teori Mekkah : Tahun 1958 M, muncul kritikan terhadap teori pertama, seperti tokoh Hamka dalam acara Dies Natalis IAIN ke-8 di Yogyakarta. Kemudian mendapat kritikan juga dalam seminar di IAIN medan, tentang “Masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia”, di perkuat seminar yang sama di Aceh 10-16 Juli 1978 M, yang diikuti oleh Indonesia, Malaysia, India, Australia dan Prancis. Sejarawan Barat yang sependapat teori ini adalah Crawfurd (1820 M), Keyzer (1859 M), Veth (1878 M).

Alasan kuat teori ini menurut Hamka adalah bahwa Gujarat hanya sebagai tempat singgah, sedangkan Mekkah atau Mesir adalah sebagai tempat pengambilan ajaran Islam. Ia juga mendasarkan bahwa mazhab terbesar yang dianut sebagian umat Islam Nusantara adalah Mazhab Syafii dan mazhab yang sama dianut di Mekkah masa itu, alasan ini jarang diungkap sejarawan Barat masa awal.

Alasan lain dikemukakan oleh S.M.N. al-Attas bahwa sebelum abad ke-17 M. seluruh literatur keagamaan yang relevan tidak mencatat satu pengarang pun muslim India atau berasal dari India. Penulis yang dipandang Barat sebagai berasal dari India terbukti berasal dari Arab atau Persia. Termasuk penggunaan gelar Syarif, Said, Muhammad, Maulana juga identik dengan asal Mekah.

 Kemudian bukti lain adalah pada tahun 1297 M Gujarat masih berada dibawah naungan kerajaan Hindu, setahun kemudian baru ditaklukkan tentara muslim.

3. Teori Persia : Teori ini dipelopori oleh Hoesin Djajaningrat dari Indonesia, bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia abad ke-7 M. Teori ini memfokuskan tinjauannya pada sosio-kultural di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang ada kesamaan dengan di Persia. Diantaranya adalah perayaan Tabut di beberapa tempat di Indonesia, dan berkembangnya ajaran Syekh Siti Jenar, ada kesamaan dengan ajaran Sufi al-Hallaj dari Iran Persia.

Hamka menolak teori ini dengan alasan, bila Islam masuk abad ke-7 M. yang ketika itu kekuasaan dipimpin Khalifah Umayyah (Arab), sedangkan Persia belum menduduki kepemimpinan dunia Islam. Dan masuknya Islam salam suatu wilayah, bukankah identik langsung berdirinya kekuasaan politik Islam.

 Pembawa ajaran Islam ke Wilayah Nusantara adalah terdiri dari para pedagang dan para sufi. Kemudian mereka berinteraksi dengan penduduk pribumi dalam jangka pendek (sambil menunggu musim pelayaran) untuk berpindah ke negara asal atau negara lain. Dalam jangka panjang saudagar yang pernah datang ke Nusantara atau yang belum mulai bermukim berbaur bahkan melangsungkan perkawinan dengan penduduk pribumi. Dari perkawinan ini lahir komunitas baru, terutama di pesisir-pesisir pantai.

A.H. Johns menjelaskan sukar dipercaya bahwa para pedagang muslim sekaligus berfungsi sebagai penyebar Islam. Jika memang mereka aktif dalam penyiaran Islam, mengapa Islam baru kelihatan abad ke-12 M. padahal jauh sebelumnya (abad ke-7 dan 8 M) para pedagang sudah berinteraksi dengan pribumi. Tidak ada bukti pada abad itu terdapat penduduk pribumi dalam jumlah besar masuk Islam.

Azyumardi Azra setuju dengan A.H. Johns, tetapi dengan alasan bahwa yang menjadi penyebar Islam adalah para sufi pengembara sekaligus berprofesi sebagai pedagang yang berperan utama dalam syiar Islam. Keberhasilan para sufi dalam syiar Islam lebih disebabkan dalam menyajikan Islam menggunakan kemasan yang atraktif, yaitu menekankan kesesuaian Islam dengan tradisi lama atau kontinuitas, ketimbang perubahan drastis dalam kepercayaan dan praktik keagamaan lokal (Hindu dan Buddha). Di samping itu para sufi suka menawarkan pertolongan, misalnya menyembuhkan berbagai penyakit yang diderita rakyat dan mengimbangi ilmu magis yang berkembang dalam masyarakat.

 Anthony Reid mengungkapkan bahwa konversi massal masyarakat Melayu kepada Islam terjadi berbarengan dengan apa yang disebutnya sebagai ‘masa perdagangan’ (the age of commerce), masa ketika Asia Tenggara mengalami ‘trade boom’ (abad 15-17) karena meningkatnya posisi Nusantara dalam perdagangan Timur-Barat. Van Leur menjelaskan terjadinya konversi massal masyarakat Nusantara kepada Islam karena adanya perubahan politik di India. Pada waktu itu kekuasaan Brahmana telah runtuh dan digantikan oleh kekuasaan Islam Mongol (1526). Lebih lanjut Van Leur menegaskan bahwa motivasi bupati pantai utara Jawa memeluk Islam bertujuan untuk mempertahankan kedudukannya. Pada saat ini, para bupati menjadikan Islam sebagai instrumen politik untuk memperkuat kedudukannya. Hal ini memberikan indikasi bahwa Islam pada masa itu telah tersebar ke seluruh pelosok nusantara dan telah menjadi agama rakyat. Kota-kota di wilayah pesisir muncul dan berkembang menjadi pusat-pusat perdagangan, kekayaan dan kekuasaan. Pada masa inilah bahasa Melayu memainkan peranan yang penting dalam kegiatan perdagangan dan dakwah Islamiyah, sehingga menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca di nusantara. Azyumardi Azra menyebutkan bahwa masa-masa ini tidak hanya mengantarkan wilayah Melayu ke dalam internasionalisasi perdagangan, tetapi juga kosmopolitanisme kebudayaan yang tidak pernah dialami masyarakat kawasan ini pada masa sebelumnya.

 Anthony Reid menyebutkan ada beberapa faktor penting yang menyebabkan terjadinya konversi massal masyarakat melayu kepada Islam pada masa perdagangan, yaitu :

A.Portabilitas sistem keimanan Islam. Sebelum kedatangan Islam, sistem kepercayaan lokal, yang berpusat pada penyembahan arwah nenek moyang, tidaklah portable, tidak siap pakai dimana pun, tidak berlaku dalam semua kondisi.

B. Asosiasi Islam dengan kekayaan. Bisa dipastikan, masyarakat lokal di wilayah Melayu pertama kali bertemu dan berinteraksi dengan orang Muslim pendatang di wilayah pesisir atau pelabuhan. Mereka adalah pedagang-pedagang muslim yang kaya raya.

C. Introduksi kebudayaan literasi yang relatif universal bagi penduduk wilayah ini. Faktor ini telah sering dikemukakan banyak ahli. Bahkan Al-Attas telah menyimpulkan bahwa pengenalan kebudayaan literasi ini telah memunculkan semangat rasionalisme dan intelektualisme, bukan saja di kalangan kerajaan atau Istana, tetapi juga di kalangan rakyat jelata.

 Al-Attas merangkum beberapa teori yang diajukan oleh sarjana barat tentang cepatnya Islam diterima di kawasan Asia Tenggara, teori-teori itu dapat dirumuskan sebagai berikut ;

(1)  faktor perdagangan membawa Islam ke kepulauan ini.

(2) faktor pedagang-pedagang, pegawai-pegawai yang kawin dengan penduduk lokal (bukan Islam), faktor ini dipandang lebih mudah terjadinya proses pengislaman di kalangan masyarakat.

(3) faktor permusuhan antara orang-orang Islam dengan Kristen yang mempercepat penyebaran Islam, terutama pada abad ke-15 dan ke-17.

(4)  faktor politik yang dianggap sebagai motif dan mudahnya penyebaran Islam.

(5) faktor penghargaan nilai ideologi Islam dianggap lebih rasional bagi memeluknya.

(6) faktor otoktoni, atau keadaan di mana sesuatu itu dianggap telah ada, sejak purbakala sebagai kepunyaan atau sifat kebudayaan suatu masyarakat. Di sini faktor otoktoni diwakili oleh tasawuf yang dipandang banyak mengandung persamaan dengan kepercayaan lama. Dan faktor inilah yang dianggap memudahkan penerimaan agama Islam di kalangan masyarakat atau penduduk lokal.

 Jasa para sufi dalam mengIslamkan wilayah Melayu cukup besar, hal ini ditandai berkembangnya tarekat-tarekat di Indonesia pada abad ke-6 dan ke-7. Mukti Ali menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan Islam di Indonesia adalah melalui tarekat dan tasawuf. Kartodirdjo menjelaskan bahwa faktor yang turut mendorong proses Islamisasi di Indonesia ialah aliran sufisme atau mistik yang melembaga dalam tarekat-tarekat. Beberapa wali mencampurkan ajaran Islam dengan mistik, sehingga timbul suatu sinkretisme. Mereka bersedia memakai unsur-unsur kultur pra-Islam dalam menyebarkan agama Islam. Lewat kesasteraan suluk dengan mudah diadakan penyesuaian tentang konsep dan gambaran mengenai hidup yang telah berakar dalam kebudayaan pra-Islam. Kalau pada tahap awal proses Islamisasi adalah fenomena kota, kemudian lewat sufisme dan tarekat penyebaran Islam meliputi daerah pedesaan. Tarekat-tarekat Qadiriyah, Naqsabandiah, Syatariyah tersebar luas di Sumatera dan Jawa.

 “Islam datang” ke Asia Tenggara menurut S.M.N. Al-Attas, Fattimi, Hasyimi dan Hamka pada abad ke-7 dan 8 M. “Islam Berkembang” abad ke-13 M. ke sebagian wilayah Nusantara. Sedangkan “Islam menjadi kekuatan politik” memasuki pada abad ke-15 M. setelah tumbangnya Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit.

KEBANGKITAN ISLAM DI ASIA TENGGARA

 Kebangkitan Islam (Islamic Resurgence) menurut Candra Muzaffar merupakan suatu gerakan yang mengacu pada pandangan dari umat Islam bahwa Islam menjadi penting kembali, Islam dikaitkan dengan masa lalunya yang gemilang hingga masa lalu tersebut mempengaruhi pemikiran kaum muslimin sekarang; Islam dianggap sebagai kekuatan alternatif memperbaiki kondisi umat. Candra berpendapat bahwa kebangkitan Islam sudah dimulai sejak akhir abad ke-19 M. dan awal abad ke-20 M. dengan tokoh-tokohnya seperti Jamaluddin al-Afghani, Moh. Abduh, Rasyid Ridha, dan lain-lain hingga berpengaruh sampai di kawasan Asia Tenggara.

 Istilah lain yang memiliki kesamaan, tetapi berbeda dalam penerapan adalah al-Tajdid atau al-Islah, yaitu pembaruan untuk merekonstruksi pemahaman terhadap aspek-aspek dalam ajaran Islam, seperti tasawuf, kalam, syariah, dan sebagainya. Tokoh-tokohnya, seperti; Syah Waliyullah (1703); Syayid Ahmad (1752-1831); Muh. Abdul wahab (1703-1787); Mohd. Abduh(1849-1905) dan Jamaluddin al-Afghani (1838-1897).

Pembaruan atau kebangkitan Islam memfokuskan perhatiannya pada persoalan keagamaan intern umat Islam. Ia tumbuh dalam lingkungan dimana praktik-praktik keagamaan “tradisional” berpengaruh di lingkungan umat seperti taklid pada pendapat ulama, praktik tarekat yang banyak mengkultuskan wali, praktik sebagian umat yang banyak mengkeramatkan benda-benda atau tempat tertentu, berkembangnya paham Islam sinkretis, khurafat, tahayul dan praktik bid’ah. Semua praktik tersebut dipandang kelompok revivalis atau pembaru (Wahabi) sebagai bid’ah dan menyimpang dari al-Quran dan Hadits. Kelompok pembaru lebih menekankan Ijtihad, agar keluar dari kungkungan yang jumud dan mandeg.

 Corak kebangkitan Islam di Asia Tenggara itu sebagian kalangan membagi ke dalam tiga model, yaitu :

1. Modernisme tahap berikutnya berubah menjadi neo-modernisme dengan tokoh-tokohnya, Jamaluddin al-Afhani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha dan tokoh-tokoh neo-modernisme, seperti Fazlur Rahman.

2. Revivalisme tahap berikutnya berubah menjadi neo-revivalisme dengan tokoh-tokohnya : Muhammad bin Abdul Wahab, di Indonesia dilanjutkan oleh 3 haji di Minangkabau, yaitu ; H. Sumanik, H. Piobang dan Tuanku Nan Renceh. Generasi baru atau neo-revivalisme dilanjutkan oleh kelompok salafi.

3. Tradisisonalisme tahap berikutnya berubah menjadi neo-tradisionalisme dengan tokoh-tokohnya, seperti Sayyid Muhammad Naquib al-Attas.

Karakteristik kebangkitan Islam tiga pola itu bisa dicermati berikut ini ;

Modernisme; lahir karena adanya pertemuan antara nilai-nilai Islam dan peradaban Barat; pemanfaatan akal dan paham liberalisme pemikiran yang terus dikembangkan; penelusuran kembali ilmu-ilmu filsafat baik yang bersumber dari Yunani maupun Islam termasuk berkembangnya paham muktazilah; pentingnya mengembangkan ijtihad dan menggali ilmu pengetahuan dan teknologi dari Barat.

Revivalisme, Pentingnya mengembangkan ijtihad agar keluar dari taklid terutama bertumpu pada fiqih; anti pada perkembangan intelektualisme yang berakar dari Barat dan kalam atau theologi (ibnu Sina); kembali kepada al-Quran dan Hadis dan kembali kepada pemahaman Islam zaman Rasul dan Khulafaurrasidin; mengapresiasi berkembangnya taswuf Suni (Amali) tetapi melarang berkembangnya tasawuf falsafi atau Syi’i (Ibnu Arabi).

Tradisionalisme, lahir karena punya pandangan bahwa manusia sekarang berada diambang kehancuran karena sudah jadi objek materi, karena itu perlu menanamkan diri dalam spirit pengalaman transendental dalam praktik keagamaan seperti tasawuf (estetik) bahkan tarekat; mengapresiasi berkembangnya tasawuf Amali (sunni) dan tasawuf Falsafi (syi’i) dan juga tarekat; mentoleransi kesesuaian antara adat istiadat yang berkembang di masyarakat dengan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Quran; pentingnya mengembangkan ijtihad.

 Sedangkan kelompok pembaharu awal di kawasan Nusantara antara lain : Hamzah Fansuri, Syamsuddin al-Sumatrani (w. 1630), Nuruddin al-Raniri (w. 1658), abdul Rauf Singkili (w. 1694).

Hamzah Fansuri – hidup pada masa pemerintahan Alaiddin Riayat Syah (1589-1604) – dan Syamsuddin al-Sumatrani – hidup papa masa Kesultanan Syah Alam (1604-1614) – adalah Syaikh Islam atau tokoh ulama di lingkungan Kerajaan Aceh Darussalam. Keduanya adalah sama-sama ulama tasawuf yang menyebarkan tarekat Wujudiyah dan tarekat Qadiriyah.

Sebagian ulama ada yang mencap bahwa faham yang dikembangkan oleh Hamzah Fansuri dan Syamsuddin al-Sumatrani sebagai aliran sesat. Sedangkan Abdul Aziz Dahlan dan Naquib al-Attas tetap menganggap aliran tarekat ini tidak sesat dan tetap dalam koridor ajaran Islam.

 Nuruddin al-Raniri adalah tokoh sufi tarekat Aydarussiyah, Qadiriyah dan Syaziliyah. Ia juga adalah mufti di Kerajaan Aceh Darussalam pada masa Sultan Iskandar Tsani (setelah regenerasi dari Sultan Iskandar Muda). Kedudukan mufti ini ia manfaatkan untuk mengkritik ajaran wujudiyah yang telah dikembangkan kepada sultan untuk membunuh dan membakar buku-buku yang dikembanagkan taraket wujudiyah, hal ini terungkap dalam buku Nuruddin, Bustan al-Salatin.

 Abdul Rauf Al-Singkili adalah pengembang tarekat Syatariyah di Indonesia. Ia dikenal sebagai tokoh ulama pembaru yang evolusioner (jalan damai) dengan meluruskan fatwa Nuruddin, dan dengan tidak melakukan tindakan pembunuhan pada kelompok paham wujudiyah. Bahkan ia menjadi mufti di bawah kesultanan yang dipimpin seorang ratu secara berurutan yaitu ; Safiatuddin Tajul Alam (1641-1675); Nur Alam Naqiatuddin; Zaqiyatuddin dan Qumala Dewi. Kepiawaian Abdul Rauf mampu menghapus aliran sesat tanpa menggunakan kekerasan, dengan cara menyadarkan penganutnya.

 Bila melihat gerakan kebangkitan Islam abad ke-20 M, agak berbeda format gerakannya, bukan lagi terfokus pada merekonstruksi sistem pemahaman ajaran Islam, tetapi salah satunya kelompok neo-revivalis, suatu gerakan yang muncul sebagai reaksi para modernis klasik yang menurut hemat mereka telah terbaratkan (westernized). Dalam beberapa hal tuduhan itu ada benarnya bila mengacu pada pemikiran beberapa tokoh modernis, seperti Ahmad Khan (Indo-Pakistan) dan Thoha Husein (Mesir). Mereka (modernis) seringkali menafsirkan al-Quran dalam konteks hanya untuk membenarkan pandangan atau temuan barat. Kemudian mengklaim bahwa apa yang ditemukan barat, khususnya di bidang Sain dan teknologi punya dasar kuat dalam Islam. Kelompok modernis muslim klasik sering dipandang apologetik dalam memahami Islam dan hubungannya dengan peradaban barat.

Kelompok neo-modernisme yang dimotori oleh Fazlur Rahman, menentang paham kelompok neo-revivalisme dengan mengusung model baru, yaitu meneruskan semangat modernisme dengan gaya baru. Rahman berpendapat bahwa persoalan kontemporer yang dihadapi umat harus dicari penjelasannya dari tradisi, dari hasil ijtihad para ulama sebelumnya hingga sunnah, yang merupakan hasil penafsiran al-Quran. Bila dalam tradisi tidak ditemukan jawabannya sesuai dengan tuntutan masyarakat kontemporer, maka langkah selanjutnya adalah menelaah konteks sosio-historis dari ayat al-Quran yang dijadikan sasaran ijtihad.

Dari pemaparan sekilas tentang pembaharuan atau kebangkitan Islam muncul masalah pokok, yaitu : Pertama, siapa yang memprakarsai kebangkitan itu; Kedua, apa karakteristik yang dominan; Ketiga, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan munculnya kebangkitan itu; Keempat, apa reaksi yang muncul dari kebangkitan, dan Kelima, apa arti penting kebangkitan itu bagi umat Islam

ISLAM DI INDONESIA FASE KERAJAAN ABAD XIII S/D ABAD XX

 Fakta sejarah telah membuktikan bahwa di Sumatra Utara (Aceh sekarang) pada paruh kedua abat 13 M para penguasa kerajaan Samudra Pasai telah menganut Islam. Kerajaan ini terus berkembang hingga akhirnya dirubah dengan nama kerajaan Banda Aceh Darussalam, berkembang pesat hingga memasuki perlawanan dengan penjajah Belanda dan Jepang. Kerajaan ini adalah dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara.

Berbeda dengan di Jawa khususnya Jawa Timur di mana pada abad ke 13 penguasa raja masih beragama Syiwa dan Buddha di Singasari dan Kediri, yang pada akhirnya menjadi ibu kota Majapahit. Meskipun demikian pada abad itu pemeluk Islam yang menetap di sana besar kemungkinan sudah ada, mengingat jalan perdagangan laut yang menyusuri pantai laut Sumatera melalui laut Jawa berkembang terus. (De Graaf : 18).

Salah seorang penyebar Islam terkenal dan tertua diantara para wali adalah Raden Rahmat putra seorang da’i Arab di Campa dari Ngampel Denta (Surabaya). Raden Rahmat kemudian diangkat sebagai pemimpin para wali dengan gelar Sunan Ampel. Disebutkan juga penyebar Islam kuno lain yaitu Maulana Iskak di Blambang ; Jumadi Kubro di mantingan ; Nyampo di Domas; Dada Petak di Gunung Bromo (mereka semua bersaudara). Sedang Maolana Iskak memiliki anak Sunan Giri. Bersamaan itu pula terdapat makam wali lain Maulana Malik Ibrahim di Gersik tahun 1419 M, ia disebutkan punya peran penting dalam proses Islamisasi di tanah Jawa termasuk beberapa kali berusaha membujuk raja Hindu-Budha Majapahit Vikramavardana berkuasa (1386-1429M) agar masuk Islam (Pigeaud : Literature ; 783 dan Azyumardi : Jaringan Ulama; 30).

 Abad ke-17 M. Islam telah tersebar ke sebagian besar penjuru Nusantara. Khusus di Aceh, tokoh-tokoh atau ulama penyebar Islam di kerajaan Aceh Darussalam yaitu ; Hamzah Fansuri ; Syamsuddin al-Sumatrani (w.1630) ; Nuruddin ar-Raniri (w.1658) dan Abdul Rauf Singkili (w. 1694). Dari wilayah Kerajaan Palembang bisa disebut tokoh utama, yaitu Abdul Samad al-Palimbani (w.1778), termasuk tokoh Syihabuddin bin Abdullah Muhammad ; Kemas Fakhruddin ; Kemas Muhammad bin Ahmad dan Muh. Muhyiddin bin Syihabuddin.

Di Kalimantan Selatan penyebar Islamnya Muhammad Arsyad al-Banjari dan Muh. Nafis al-Banjari. Di Sulawesi (kerajaan Gowa) terdapat Muhammad Yusuf al-Maqossari dan Abdul Wahhab al-Bugisi. Dari Batavia (Jakarta) terdapat Abdurrahman bin al-Masri al-Batawi dan dari Pattani (Thailand Selatan) ada Daud bin Abdullah al-Fatani. Di Kesultanan Sulu Philipina penyebarnya adalah Syarif Aulia Karim al-Makhdum dari Malaka (1380), berdasarkan silsilah kerajaan Sulu, ia adalah ayahnda dari Maulana Malik Ibrahim – salah seorang wali songo – (Gajah Nata ; 174).

 Di Kerajaan Aceh Darussalam puncak kemajuan dan kemakmuran pada masa pimpinan Sultan Iskandar Muda, terutama dalam bidang agama, ekonomi dan perdagangan di timur barat. Di bidang politik, kerajaan ini melakukan ekspansi kekuasaan hingga ke Deli (tahun 1612 M), Johor (1613 M), Bintan (1614 M), selanjutnya secara berturut-turut menaklukkan Pahang (1618 M), Kedah (1619 M), dan Nias (1624/1625 M). demikian dijelaskan oleh Nuruddin ar-Raniri dalam karyanya Bustanus al-Salatin.

Bidang keagamaan, puncak kejayaan Kerajaan Aceh Darussalam menurut Nuruddin ar-Raniri terjadi pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Sultan mengangkat Hamzah Fansuri sebagai mufti dan penasehat kerajaan, kemudian digantikan oleh Syamsuddsin al-Sumatrani. Pada masa itu Nuruddin ar-Raniri masih tinggal di Pahang (kini negeri bagian Malaysia) menggambarkan bahwa sultan adalah sosok yang berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan kehidupan agama, memberantas minuman keras, perjudian, menjalankan hukum agama sesuai dengan fatwa mufti, memberi sedekah kepada fakir miskin dan membangun banyak masjid, termasuk memberi dukungan penuh para ulama untuk mengadakan pembaruan pemikiran keagamaan dan menyebarkan dakwah Islam.

 Dalam abad ke-17 M. tersebut di Aceh muncul empat orang ulama besar sebagai pemrakarsa pambaharuan pemikiran Islam dan menjadi mufti atau penasehat sultan. Ulama tersebut adalah :

1. Hamzah Fansuri ; ia menjadi mufti pada saat Sultan Alaidin Riayat Syah memerintah antara tahun 1589-1602 M.

2. Syamsuddin al-Sumatrani (w.1630) ; ia menjadi mufti pada saat Sultan Iskandar Muda memerintah tahun 1603-1637 M.

3. Nuruddin ar-Raniri (w.1658) ; ia menjadi mufti pada saat Sultan Iskandar Muda dan Sultan Iskandar Tsani memerintah tahun 1637-1641.

4. Abdul Rauf Sinkili (w. 1694). ia menjadi mufti pada saat Sultanah Safiatuddin Tajul Alam; Nurul Alam Naqiatuddin; Zaqiatuddin dan Qumala Dewi memerintah antara tahun 1641-1675 M.

ISLAM DI INDONESIA FASE KOLONIAL (BELANDA DAN JEPANG)

 Umat Islam di Indonesia pada fase penjajahan Belanda dan Jepang mengalami penderitaan yang luar biasa berat. Hal di sebabkan oleh kebijakan penjajah yang di berlakukan bagi masyarakat pribumi. Kebijakan yang di buat kedua penjajah ini terdapat perbedaan.

Kebijakan yang di buat Belanda lebih bersipat diskriminatif, yaitu melihat status sosial dalam masyarakat, sering menekan bahkan kadang berusaha menghapus atau menyingkirkan. Diantara kebijakan diskriminatif yang di Buat Belanda yaitu adanya Asosiasi pendidikan; Ordonasi guru; ordonasi kebudayaan, Haji, ordonasi sekolah liar, ordonasi perkawinan dll.

Menurut Syafii Ma’arif kebijakan Belanda ada dua prinsip. Pertama, bersikap toleran, netral dan akomodatif apabila aktifitas yang dilakukan umat Islam yang berkaitan dengan hal keagamaan, peribadatan, sholat, haji, puasa, zakat dll. kedua, menggunakan kekerasan dan kekuatan militer apabila umat Islam melakukan aktifitas yang menyentuh masalah politik baik di area sosial kemasyarakatan atau pendidikan. Dalam hal ini Belanda berusaha memisahkan “aktifitas agama” dan “aktifitas politik”. (A. Syafii Ma’arif : Islam Kenegaraan…, 20).

 Kebijakan yang dibuat Jepang dalam kaitanya dengan umat Islam lebih bersifat longgar dan demokratis. Karena tujuan utama mereka adalah berambisi untuk memenangkan peperangan menguasai Asia Raya, dikenal slogan (Nipon cahaya Asia; Nipon pelindung Asia dan Nipon pemimpin Asia). Jepang menyebut dirinya sebagai “Saudara Tua” rakyat Indonesia. (Syafii Ma’arif; 97). Dalam hal-hal tertentu pemuka umat Islam diberikan kekuasaan dan keleluasaan mengembangkan agamanya; menyamakan jenis sekolah untuk mendapatkan bantuan, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan Kantor Urusan Agama (shumuka); Masyumi; PETA; dan Hizbullah.

Namun dari realitas yang terjadi, kebijakan itu ternyata memiliki kesamaan tujuan yaitu bagaimana mengekploitasi dan mempolitisir umat Islam dan kekayaan bumi Nusantara.

 Kebijakan Belanda yang diterapkan di Indonesia antara lain :

1.  Asosiasi Pendidikan (kebudayaan) : artinya semua peraturan penjajah di daerah jajahan menyerupai dengan di negeri penjajah, atau pembudayaan budaya penjajah melalui jalan pendidikan dan pengajaran.Tujuan asosiasi ini untuk mempererat ikatan antara negeri jajahan dengan negeri penjajah. Politik ini berupaya menyatukan masyarakat Indonesia (pribumi) dan Belanda (non-pribumi) bisa hidup berdampingan tetapi pribumi yang ter-Belanda-kan. Kebijakan ini dicetuskan oleh ilmuan Belanda Snouck Hurgronye.

2. Ordonansi Guru : artinya Peraturan Undang-Undang yang mengatur ketentuan tentang guru diterbitkan sebanyak dua kali tahun1905 dan 1925 M.

a. isi ordonansi guru 1905 : a). guru agama harus meminta izin mengajar secara tertulis pada bupati; b) izin itu bisa diberi bila guru tersebut dinilai baik karena mengungkapkan sifat pendidikan, membuat daftar hadir siswa, modelnya sesuai kehendak Belanda. C). Guru bisa dihukum penjara 8 hari/f.25 bila mengajar tanpa izin atau lalai mengirim daftar materi dan siswa. d). izin bisa dicabut bila guru melanggar peraturan.

b. Isi Ordonansi guru 1925 : tetap memberlakukan isi ordonansi pertama, dengan tambahan atau perubahan bentuk perizinan tertulis menjadi pemberitahuan saja, bila guru lalai membuat laporan atau memberitahu maka dihukum 1 bulan kurungan atau denda f. 22. (f=frank gulden)

3. Ordonansi Sekolah Liar : dikeluarkan tahun 1932 yang isinya a). lembaga pendidikan sebelum memperoleh izin tertulis dari pemerintah tidak dibantu biayanya oleh pemerintah dan tidak dibenarkan memulai aktivitasnya. b). hanya lulusan sekolah pemerintah atau sekolah swasta bersubsidi yang dinilai baik oleh pemerintah berhak mengajar di sekolah ini. c). ordonasi sekolah liar tidak berlaku bagi sekolah agama. (Aqib Suminto :61).

4. Ordonansi Haji 1859 : Belanda mengeluarkan aturan haji dengan diperketat persyaratanya, karena mereka khawatir akan banyaknya pemberontakan lagi yang dilakukan umat Islam melawan Belanda tokohnya didalangi oleh para haji seperti: pemberontakan di Kalimantan Selatan 1859; pemberontakan petani Banten 1888; pemberontakan Haji Ripanghi di Jawa 1859. Tetapi ordonansi haji ini jelas bertolak belakang dengan sikap Belanda yantg netral agama.

 Sebelum melakukan invasi melawan Belanda, sebenarnya telah ada upaya pihak Jepang mendekati umat Islam, seperti tahun 1935, melalui konsulatnya mereka memprogandakan pendirian majalah Islam; mengirim 4 orang mahasiswa Jepang, memperdalam Islam di Arab dan Mesir; 1938 pendirian mesjid besar di Jepang dan Perserikatan Islam Jepang, organisasi ini melakukan aktivitas perdananya dengan mengundang orang Islam di seluruh dunia menghadiri pameran Islam di Tokyo dan dari Indonesia dihadiri oleh MIAI (Majlis Islam A’la Indonesia).

Kebijakan Jepang yang pernah diterapkan di Indonesia setelah invasi militer atau penaklukan Belanda tanggal 8 Maret 1942 antara lain :

1. Kantor Urusan Agama : dibagi dua ; a). Shummuka bertugas mempelajari aktifitas dan upacara keagamaan, hukum Islam dan kebudayaan Islam. b). Kantotuka, bertugas mengurus tempat ibadah dan mengatur hubungan dengan pemimpin agama. Lembaga ini juga berfungsi mengangkat pegawai bidang agama, mengawasi buku-buku agama. Tetapi seluruh pegawainya adalah orang Indonesia (pribumi), kepala kantor pertama adalah Kolonel Horie, dan setelah itu dipimpin oleh DR. Hosen Djajadiningrat.

2. Masyumi (Majlis Syuro Muslimin Indonesia) federasi yang dibentuk oleh para ulama dibawah kontrol dan dukungan Jepang tanggal 1 Desember 1943. Masyumi dibentuk karena Jepang telah membubarkan organisasi ulama MIAI (Majlis Islam A’la Indonesia) Oktober 1943 karena alasan aktivitasnya menentang pemerintah kolonial Belanda atau Jepang, akhirnya dikhawatirkan membelokkan “anak panah” ke Jepang sendiri. Pemimpin pertamanya, yaitu K.H. Hasyim Asy’ari dari NU. meskipun sebagian umat Islam memandang negatif akan Masyumi saat Jepang berkuasa, namun keberadaannya sangat diperhitungkan pada akhir pendudukan Jepang dan era kemerdekaan sebagai partai politik besar.

3. PETA : pembentukan Pembela Tanah Air (PETA) resmi berdiri tanggal 3 Oktober 1943 atas dukungan penuh Jepang. Pemimpinnya banyak dari kalangan Islam, baik dari Daidanco (Komandan batalion); Cudanco (Komandan Kompi); maupun Syuydnco (Komandan Pleton). Ketua Daidanco adalah M. Kasman Singodimejo (Muhammadiyah).

Tujuan pembentukan PETA ini bukan untuk menciptakan persatuan, tetapi agar kerjasama Jepang dengan umat Islam lebih mudah, dengan kata lain, Jepang telah memiliki tentara pribumi. Tujuan pembentukan itu adalah menanamkan semangat Nipon; menumbuhkan loyalitas ulama kepada Jepang; meyakinkan kebencian ulama pada sekutu; perang Asia Timur Raya adalah perang suci; dan menumbuhkan keyakinan Jepang dan Indonesia adalah satu nenek moyang dan satu ras (Ahmad Mansur Suryanegara : 261).

4. Hizbullah : (tentara Allah) lahir September 1944 atas dukungan dan izin Jepang. Hizbullah ini adalah unit militer bagi pemuda Islam yang direncanakan Jepang sebagai korps cadangan bagi PETA tetapi di bawah naungan organisasi Masyumi.

Tujuan pembentukan ini karena Jepang mulai mengalami kekalahan, baik dalam negeri maupun adanya pemberontakan dari pondok pesantren. Ketua pertama adalah Zainal Arifin (NU) yang lain Mohammad Roem; Cokroaminoto;Prawoto dan Yusuf Wibisono. Namun pada akhir pendudukan Jepang, PETA dan Hizbullah ini terlibat langsung dengan sengit melucuti tentara Jepang, sebelum akhirnya menyerah kalah. Dua lembaga ini setelah merdeka melebur dengan TNI.

PERANAN ORMAS ISLAM DALAM PEMURNIAN ISLAM  DI INDONESIA ZAMAN KOLONIAL

Untuk membahas bagaimana peran organisasi Islam dalam kiprahnya menyebarluaskan pemurnian ajaran Islam, maka dibawah ini dikemukakan terlebih dahulu alasan perlunya pemurnian Islam yang menjadi perdebatan antar kelompok ormas tersebut antara lain :

1. Merebaknya pemahaman agama yang bersifat taklid yaitu penerimaan fatwa dan amal perbuatan yang diakui sebagai sesuatu yang tidak dapat berubah lagi di kalangan umat Islam. kemudian ada anggapan dari sebagian ulama bahwa pintu ijtihad sudah tertutup sehingga kreatifitas umat Islam terbelenggu. Ijtihad adalah usaha dan daya yang sungguh-sungguh untuk menemukan tafsir atau pendapat tentang suatu persoalan.

2. Dikalangan umat Islam sedang berkembang tarekat-tarekat seperti Naqsabandiyah, Syatariyah, Kadiriyah, Sanusiayah dll. Masing-masing tarekat itu memliki jaringan sampai kepada seorang Syekh di Timur Tengah. Sehingga dalam praktek ajarannya sampai pada pengikutnya dilakukan meniru apa yang dilakukan dan diajarkan gurunya, tanpa mengacu pada sumber –sumber lain atau guru/mursid lain. Tarekat atau jalan itu dimaksudkan akan mampu memberikan jalan atau cara bagi pengikutnya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kedudukan seorang guru/mursid sangat penting. Kedudukan itu tergambar dalam berwirid yang mengharuskan si murid mengenang Tuhan dengan mengingat sang Guru. Sehingga guru bertindak sebagai perantara. Ini merupakan yang bertentangan dengan Islam menurut versi pembaharu, karena dalam Islam tidak mengenal perantara (wasilah) dalam berhubungan dengan Allah.

3. Masalah lain yang menjadi perdebatan antara kelompok pembaharu dengan kelompok tradisional adalah masalah Ushalli, bagi kelompok tradisional itu perlu disebutkan, sedangkan bagi kaum pembaharu tidak perlu disebutkan atau dilafalkan.

4. Masalah talkin mayit, bagi pembaharu talkin itu adalah bid’ah dan bagi kaum tradisi talkin itu dibolehkan.

5. kemudian perdebatan lain adalah sekitar bacaan basmalah dalam sholat perlu dikeraskan atau dipelankan; masalah Qunut menurut pembaharu nabi hanya melakukan disaat krisis perang; sedang kelompok tradisi mengikut mazhab Syafii yang menunnahkan dalam shalat subuh; kemudian masalah tarawih; Dua azan dan zikir.

Adapun tokoh-tokoh pembaharu paling awal pada zaman itu adalah Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabui. Ia adalah imam besar masjid Al-Haram di Mekah. Ia tidak pernah pulang ke kampung halaman karena sistem pertama, adat warisnya yang tidak mau berubah. Kedua, menentang sistem tarekat yang berkembang saat itu. Pemikiran Ahmad Khatib banyak disebarluaskan oleh para muridnya seperti Syeikh Muhammad Jamil Djambek; Haji Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul); Haji Abdullah Ahmad; KH. Ahmad Dahlan (Pendiri Muhammadiyah); Sulaiman Ar-Rasuli dan KH Hasyim Asy’ari (Pendiri NU). Dua tokoh terakhir masih menganut sistem tradisi atau tidak sejalan dengan kelompok pembaharu termasuk dengan gurunya, karena liberalnya Ahmad Khatib dalam memberikan materi pada muridnya agar menggali dari berbagai sumber.

Sarana penunjang bagi tersebarnya pemurnian Islam adalah para tokoh pembaharu melanjutkan pemikiran Muhammad Abduh, Rasyid Ridha dkk, dengan cara menyebarluaskan majalah Al-manar dari Mesir. Disamping itu diterbitkan juga di kota Padang Sumbar majalah dua mingguan Al-Munir sejak tahun 1911 M sebagai gerbong penyebaran pemikiran pembaharu. Tujuannya adalah untuk meluruskan pemahaman agama tentang mazhab, problem fikih, menerjemahkan artikel al-Manar dll.

Adapun Organisasi kelompok tradisional adalah Nahdhatul Ulama; Perti dll. Sedangkan organisasi pembaharu adalah Muhammadiyah; Persis; Sarikat Islam dll.

1. Muhammadiyah

Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 M, oleh KH. Ahmad Dahlan atas saran dari murid-muridnya yang tergabung dalam Budi Utomo, mengingat ia semula adalah sebagai guru di sekolah Budi Utomo. Budi Utomo adalah ormas yang didirikan oleh DR Wahidin Sudirohusodo di Jakarta 20 Mei 1908 (tanggal ini dijadikan tonggak kebangkitan Nasional RI).

Guru terkenal Ahmad Dahlan saat ia belajar di Mekkah adalah Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabaui, Ulama sekaligus Imam Besar masjid Makkah. Karena itu pengikut dan organisasi Muhammadiyah di luar Jawa banyak bermukim di Sumatra Barat, diantara tokohnya adalah Syeikh Muhammad Jamil Jambek dan Haji Rasul.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Muhammadiyah pada prinsipinya bukan hanya inisiatif pemimpinnya saja, tetapi juga banyak mencontoh model misionaris Kristen seperti menolong orang-orang fakir miskin, menolong anak terlantar, yatim piatu, penggalangan zakat dan membuat kepanduan (hizbul wathan/pramuka). Selain itu Muhammadiyah juga mendirikan Aisyiah ormas wanita untuk memberikan penyuluhan bagi ibu-ibu dalam mendidik anak, pengembangan karir dll.

2. Persatuan Islam

Persatuan Islam (Persis) didirikan di Bandung tahun 1920 M ketika di daerah-daerah lain pada dasarnya telah lebih dulu maju dengan ormas lain. Keterlambatan ini merupakan cambuk bagi Persis untuk mengejar ketertinggalan. Ide pendirian organisasi ini adalah dari tokoh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Asal mula yang melatarbelakangi ormas ini lahir adalah karena ada pertikaian muncul dalam hal keagamaan yang di kupas di Al-Munir dan al-Manar, serta makin maraknya paham komunis yang mampu memecah belah Sarikat Islam. Persis lahir tidak memberikan penekanan bagi kegiatan organisasi, perkaderan dan membuka cabang di daerah-daerah serta memperbanyak anggota sebagaimana Muhammadiyah dan NU.

Pengaruh Persis besar karena cita-cita dan pemikirannya disebarkan lewat media pamflet, majalah (Al-Muslimun); tabligh; khotbah; sekolah-sekolah dan buku-buku. Referensi buku atau materi itu banyak menjadi acuan bagi guru; mubaligh dari Al-Irsyad, Muhammadiyah dll. Dalam kegiatan tersebut Persis beruntung mendapatkan dukungan dari tokoh penting yaitu Ahmad Hasan (priode berikutnya ia menjadi gurunya Persis) dan dukungan dari M. Natsir ( di kemudian hari ia menjadi penggagas berdirinya Masyumi).

3. Sarikat Islam (SI)

Didirikan di Solo pada tanggal 11 November 1912 M. Semula organisasi ini tumbuh dari organisasi Sarikat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh Tamar Jaya dan Haji Saman Hoedi tanggal 16 Oktober 1905 M. Alasan berdirinya SI adalah pertama, kompetisi yang meningkat di bidang perdagangan batik pribumi (muslim) dengan etnik Cina. Kedua, sikap superioritas orang-orang Cina terhadap pribumi sehubungan dengan berhasilnya revolusi Cina tahun 1911 M. ketiga, munculnya tekanan dari orang Indonesia terutama dari kalangan bangsawan yang banyak mendapat hak istimewa dari Belanda, tidak mengindahkan hak-hak rakyat biasa; rakyat dilarang memakai pakaian tertentu; atau melalui jalan-jalan tertentu.

Sarikat Islam pada fase selanjutnya memperoleh dukungan tokoh-tokoh penting yang mengendalikan organisasi seperti Haji Oemar Said Cokroaminoto. Ia termasuk tokoh yang sangat radikal dalam membela hak-hak rakyat yang ditindas Belanda, Cina dan kaum bangsawan. Kedua, Haji Agus Salim masuk SI tahun 1915. ia tokoh penting setelah HOS Cokroaminoto. Selain itu ada juga Abdul Muis. Dua tokoh terakhir mampu membentengi SI dari penetrasi paham komunis yang telah merasuki sebagian besar organisasi lain termasuk SI.

Perjuangan SI diwujudkan dalam bentuk program kerja yang intinya menolak sistem kapitalisme sebagaimana terjabarkan dalam berbagai bidang :

1.       bidang politik; menuntut berdirinya dewan daerah; perluasan hak volksraad (dewan rakyat) untuk menjadi lembaga legislatif dan menyampaikan aspirasi rakyat; disamping itu SI juga menuntut dihapuskannya kerja paksa dan sistem izin ketika mau bepergian naik haji.

2.       bidang pendidikan, SI menuntut penghapusan peraturan yang diskriminatif untuk penerimaan murid di sekolah-sekolah, perbaikan lembaga pendidikan, dan perlunya ditambah jumlah sekolah.

3.       bidang agama, SI menuntut dihapuskannya segala macam UU dan peraturan yang menghambat tersebarnya Islam; pembayaran gaji guru dan penghulu seimbang dengan gaji pendeta; subsidi bagi lembaga pendidikan Islam; dan pengakuan hari-hari besar Islam.

4.       bidang Agraria, SI menuntut penghapusan particuliere landerijen (milik tuan tanah); industri-industri yang menyangkut orang banyak harus dinasionalisasi bukan dimonopoli. Dan bidang keuangan, SI menuntut agar pajak berdasar proporsional, melarang pekerja dari kalangan anak-anak.

ISLAM DI INDONESIA FASE KEMERDEKAAN

Topik penting yang menjadi perdebatan panjang di era kemerdekaan adalah masalah ideologi negara (dasar negara). Kelompok nasionalis (PNI,PKI,Parkindo, PSI, dll) berhadapan langsung dengan kelompok Islam (Masyumi, NU, PSII, Perti). Setelah pemilu pertama september 1955 memilih anggota Dewan dan Desember 1955 memilih anggota Konstituate, suara umat Islam terpecah-pecah. Masyumi semula diramalkan mendapat suara terbanyak, tetapi hanya mendapat seperlima (20,9%); NU mendapat (18,4%); PSII mendapat (2,9%),sementara kelempok nasionalis yang tergabung dalaam PNI mendapat (22,3%).

M. Natsir yang pernah menjadi ketua Umum Masyumi sekaligus sebagai juru bicara umat Islam menegaskan bahwa UUD negara sepantasnya berakar dalam jiwa, akal, perasaan dan falsafah kehidupan rakyat. Ia menolak argumen bahwa Pancasila harus diterima atas nama demokrasi. Hal ini mengingat bahwa yang telah dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia selama berpuluh generasi dan menjadi pembimbing adalah Islam. disamping itu ada kesesuaian konsep ajarannya tentang negara dan masyarakat. Dan Islam sepatutnya menjadi dasar negara, karena Islam punya sifat menjamin hidup keragaman masyarakat saling menghargai antar golongan dalam negara.

Dalam mukadimah (rancangan mukadimah) UUD 1945 dicantumkan kata-kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Namun untuk menyahuti keberatan dari saudara-saudara kita yang non-muslim terutama dari Indonesia bagian Timur diwakili oleh A A. Maramis, maka ketika mau dibacakan tanggal 18 Agustus 1945, atas usul Bung Hatta, kata-kata itu dihapus dari Mukadimah. Tetapi masalah itu dimunculkan lagi pada tahun 1950-an sesudah penyerahan kedaulatan, terutama pada pemilu 1955 serta pada sidang Konstituante yang berwenang menyusun UUD baru. Namun pada akhirnya dalam sidang itu gagal menghasilkan UUD baru karena pertentangan ideologi antara Islam dan nasionalis menemui kebuntuan. Bila dilihat dari perolehan kursi kelompok nasionalis 274 kursi; Islam 230 kursi dan kelompok Sosial-Ekonomi 10 kursi. Konstituante ”gagal” menetapkan UUD baru, meskipun telah dibahas sejak tanggal 10 November 1956 berakhir tanggal 2 Juli 1959. Hingga akhirnya Sukarno memutuskan berlakunya kembali UUD 1945 melalui dekrit 5 Juli 1959.

Ideologi Islam yang gagal diperjuangkan di konstituante, meski hasilnya sudah memasuki upaya final, mengalami ganjalan dalam menetapkan ideologi apakah Islam atau Pancasila. Kelompok yang mendukung kembali kepada UUD 1945 versi 18 Agustus terdiri dari PNI dan PKI serta Katolik dan Protestan. Sementara kelompok Islam Masyumi, NU, PSII, dan partai kecil lainya konsisten dengan ideologi negara Islam dangan UUD 1945 versi Piagam Jakarta. Sidang konstituate divoting dengan suara 269, 264, dan 263 (negara Islam berdasar pada piagam Jakarta 22 Juli 1945), pihak penentang 199, 204, dan 203 (negara Pancasila berdasarkan 18 Agustus UUD 45). Dengan tidak tercapainya suara mayoritas (dua pertiga), maka banyak pihak terutama partai nasionalis menginginkan sidang konstituante dibubarkan.

Sementara pihak Islam banyak kecewa sebagaimana dituturkan oleh Kahar Muzakkir (satu dari tim penandatangan Piagam Jakarta), bahwa penerimaan umat Islam terhadap UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945 itu, karena Soekarno pernah berjanji bahwa UUD ini dapat disempurnakan kemudian disesuaikan dengan cita-cita umat Islam karena situasi saat itu masih berhadapan dengan agresi Belanda. Tim Sembilan penandatanganan Piagam Jakarta yang terdapat tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” itu adalah : Soekarno, Muhammad Hatta, AA. Maramis, Abikusno Tjokrosujono, Kahar Muzakkir, H. Agus Salim, Achmad Subarjo, Wachid Hasyim, dan M. Yamin.

Muh. Natsir petinggi Masyumi sekaligus pernah menjadi Perdana Menteri dalam Kabinet Natsir (September 1950 – Maret 1951), pernah menjadi Menteri Penerangan dalam kabinet Hatta (29 Januari 1949 – Agustus 1949), menegaskan bahwa Pancasila sesuai dengan ajaran Islam dan bukan barang asing yang berlawanan dengan ajaran al-Quran, tetapi tidak berarti pula Pancasila itu identik dengan al-Quran atau meliputi semua ajaran Islam. Di samping itu menurutnya sungguhpun Pancasila itu mengandung tujuan Islam, namun Pancasila itu tidak berarti Islam dan ada cita-cita luhur yang perlu ditegakkan seorang muslim, yaitu syariat Islam. Dengan kata lain, meski Natsir setuju Pancasila sesuai dengan ajaran Islam, bukan berarti ia setuju Pancasila dijadikan sebagai dasar negara (Deliar Noer : Partai Islam di Pentas Nasional ; 131-132).

Berkaitan dengan ideologi Islam itu pula muncul sekelompok orang di luar pemerintahan yang berusaha mendirikan negara Islam lagi, yang pada akhirnya menimbulkan pemberontakan di beberapa wilayah Indonesia, misalnya pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DITII) pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat berakhir tanggal 4 Juni 1962; DITII dipimpin Kahar Muzakkar di Sulawesi Tenggara berakhir tanggal 3 Februari 1965; Darul Islam pimpinan Daud Beureueh berakhir dengan kesepakatan damai tanggal 17 Agustus 1961.

Mengenai proklamasi Negara Islam Indonesia oleh Kartosuwiryo – nama lengkapnya Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo – tanggal 7 Agustus 1949 isinya “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang, kami umat Islam dari rakyat Indonesia menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII). Hukum yang berjalan adalah hukum Islam, Allahu Akbar”. Menurut Kartosuwiryo merupakan hak suci umat Islam Indonesia, jika RI. bersedia mengakui batas-batas wilayah, NII akan memberikan jaminan bahwa RI. akan mempunyai sahabat sehidup semati. Inti perlawanan dari Kartosuwiryo adalah menolak kerjasama dengan Belanda dalam bentuk apapun termasuk menolak penjanjian Renvile.

Hal senada juga perjangan NII versi Kahar Muzakar – nama aslinya La Domeng keturunan Arab-Bugis – mempunyai niat baik dan menganut cita-cita luhur Islam tertentu.Ia mengecam partai-partai Nasionalis (PNI, Murba dan PKI) adalah munafik dan tidak bertuhan karena itu harus dihancurkan (pasal 12). Sementara partai-partai Islam (Masyumi, NU, PSII) dinilai kontrarevolusioner dan harus ditiadakan (pasal 13). Semua orang feodal yang gemar memakai gelar seperti Daeng, Haji, Tengku,Sayyid, Raden, Gede bagus dilawan (pasal 16). Termasuk NII menerapkan hukum potong tangan bagi pencuri (surat 5 ayat 38).

Sedangkan pemberontakan Aceh melawan Jakarta dalam tahun 1953 barangkali bukan merupakan hasil peristiwa serba kebetulan, seperti terjadi di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Aceh dulunya masyarakat tertutup bahkan hingga sekarang, dan mereka bangga dengan sebutan Serambi Mekah. Ketika Agresi Belanda kedua tanggal 19 Desember 1948, pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) terbentuk di Sumatra Barat dengan pimpinan Syafrudin Prawiranegara diserahi kekuasaan oleh Soekarno dari Yogyakarta. Saat itu tahun 1949 pemerintah menerima tuntutan Aceh untuk menjadi pemerintahan otonom dari Republik secara de jure, dengan Daud Beureueh sebagai Gubenur.

Tahun 1950 timbul masalah, pemerinteh pusat Jakarta memutuskan bahwa Aceh disatukan dengan Tapanuli dan Sumatera Timur menjadi provinsi Sumatera Utara (BJ. Boland : 77). Dengan demikian jabatan Gubernur Daud Beureueh tidak diperlukan lagi, dan ia diangkat suatu jabatan di Jakarta. Tetapi ia menolak keputusan itu dan tidak bersedia dipindahkan di Jakarta. Daud sangat moderat dan menjunjung tinggi nilai Islam, tidak menginginkan perpecahan dan loyal kepada pemimpin dari seorang muslim (saat itu Masyumi), tetapi ketika kabinet berubah dipimpin oleh Ali Sastromijoyo (PNI) tanggal 1 Agustus 1953, kelompok sayap kiri Jakarta memunculkan desas desus akan menahan 190 orang tokoh Aceh.

Akhirnya banyak tokoh-tokoh Aceh pindah ke gunung-gunung. Di sinilah terjadi pemutusan hubungan dengan “Jakarta” secara resmi dan bermulanya pembrontakan Darul Islam di Aceh. Memang diadakan kontak oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat, tetapi Aceh tidak berminat melibatkan diri dengan negara Islam versi Kartosuwiryo.

Karena desakan yang kuat dari Aceh dan penguasaan wilayah yang luas, maka kabinet Ali melalui Menteri Dalam Negeri Sunarjo mengunjungi Aceh dan setuju Aceh menjadi Provinsi dan wilayah otonom. Tanggal 27 Januari 1957 Ali Hasjmi resmi dilantik menjadi Gubernur. Dalam tahap berikutnya muncul kesepakatan segitiga antara Ali Hasjmi (Provinsi Aceh), Daud Beureueh (Darul Islam) dan Pemerintah Pusat 26 Mei 1957.

ISLAM DI MALAYSIA DAN NASIONALISME MELAYU

 Penyebaran Islam di Malaysia tidak bisa dilepaskan dengan peranan kerajaan Malaka. Karena Malaka merupakan salah satu pusat kunci perkembangan Islam pesisir hingga kepulauan Sulu Philipina. Islam berkembang setelah Sultan Muzaffar Syah (1445-1459). Dengan dikeluarkannya Hukum Kanun Malaka dan Undang-Undang Islam sebagai dasarnya (Zainal Abidin : 22).

Pada tahun 1511 Malaka jatuh ke tangan Portugis, tetapi tahun 1641 Portugis mampu dikalahkan Belanda, karena jajahan Belanda tidak mentolerir penguasa Melayu melanggengkan adat istiadat mereka, maka pada akhirnya Belanda jatuh ke tangan Inggris tahun 1795. tahun 1874 Inggris membuat perjanjian Pangkor, yang isinya Inggris berjanji tidak akan ikut campur dalam urusan-urusan yang menyangkut adat istiadat dan agama orang Melayu. Dibandingkan Portugis dan Belanda, maka Inggris adalah penjajah yang lebih simpatik terhadap Islam.

 Berdasarkan UUD Malaysia sejak merdeka 31 Agustus 1957, Islam merupakan agama resmi negara, walaupun agama-agama lain tetap dijamin. Dari jumlah penduduk 18 juta tahun 1995, yang memeluk Islam tidak lebih dari 55%, namun citra Islam di negara ini sangat mencolok, karena Islam menjadi faktor utama bagi identitas Melayu. Dikatakan orang Melayu identik dengan muslim adalah simbol dari nasionalisme Melayu. Salah satu penyebabnya adalah setelah terjadinya peristiwa berdarah kerusuhan rasial antar etnis Melayu dan Cina yang terjadi 13 Mei 1969.

Semangat nasionalisme Melayu sebenarnya tumbuh sejak tahun 1930-an, tetapi puncaknya ketika penjajahan Inggris semakin intensif yang akhirnya tahun 1948 lahir gerakan Partai Politik Melayu dengan nama UMNO (United of Malay Nationalism Organization) pada awalnya hanya berfungsi sebagai jaringan administrasi penjajahan Inggris di Malaysia.

 UMNO didirikan pada dasarnya adalah akibat langsung perlawanan Melayu yang ketuanya adalah Onn Jakfar terhadap usulan Inggris membentuk Malayan Union. UMNO lalu menjadi pusat ketegangan antara kelompok yang cenderung nasionalis etnis-sekuler dengan pemimpin yang lebih Islami seperti Ahmad Fuad. Karena pemimpin kelompok kedua ini tidak puas pada kelompok yang pertama tentang perjuangan Islam yang dilakukan UMNO, akhirnya mereka keluar dari UMNO dan membentuk HAMIM (Hizbul Muslimin) Partai Islam pertama diketuai oleh Abu Bakar al-Bakir tahun 1948, dengan motto “memperjuangkan kemerdekaan Melayu dan membangun Masyarakat Islam berdasarkan prinsip Islam, dan Malaya sebagai negara Islam”. Organisasi ini secepatnya dilarang Inggris dan pemimpinnya ditangkap, karena bertentangan dengan keinginan Inggris. Tetapi lembaga inilah yang mengilhami berdirinya PAS di kemudian hari.

 UMNO pada masa kepemimpinan Tunku Abdurrahman (setelah Onn Jakfar) menegaskan dalam Anggaran Dasar UMNO 1960 berjanji “mendorong kemajuan Islam sebagai “modus vivendi” atau cara hidup”, tetapi negeri ini bukanlah negara Islam sebagai umumnya dipahami dan hanya mengakui Islam sebagai agama resmi negara, dalam arti ia pendukung negara sekuler.

Untuk memenuhi janji ini, Abdurrahman membangun mesjid negara tahun 1961 dan juga menyelenggarakan MTQ tingkat nasional. Tetapi kebijakan ini hanya bersifat simbolis demi menentramkan elemen-elemen pro-Islam di arena politik. Untuk memperkuat posisi politik, Abdurrahman sebagai presiden UMNO dan sebagai Perdana Menteri menjalin aliansi dengan partai non-Melayu seperti MCA dan MIC.

Untuk mempertegas ideologi negara, Abdurrahman menerapkan secara resmi tahun 1970 prinsip dasar rukun negara, yaitu “Kepercayaan kepada Tuhan; kesetiaan kepada raja dan negara; menjunjung tinggi konstitusi negara dan negara hukum; prilaku dan moralitas yang baik”.

 Pada tahun 1971 pemerintah juga mengeluarkan kebijakan ekonomi baru yang dikenal dengan NEP (New Economic Policy). Kebijakan ini bertujuan ingin mengangkat harkat dan martabat orang Melayu, dan membangkitkan kembali semangat nasionalisme Melayu. Harapannya tahun 1990 nanti akan ada keseimbangan kue nasional sekurang-kurangnya 30% bagi kaum Melayu (bumi putra); 40% bagi nonp-Melayu (India dan Cina) serta 30% bagi perusahaan multinasional. Kebijakan ini dibuat mengingat kemiskinan yang melilit bagi etnis Melayu, sementara ekonomi dipegang oleh Cina.

 Satu-satunya organisasi pemuda yang diizinkan pemerintah UMNO adalah ABIM (Angkatan Belia Islam Malaysia) berdiri tahun 1969. lembaga ini didirikan bertujuan membela dan memajukan Islam, khususnya kesempurnaan sebagai (al-Dini) serta untuk menanggulangi masalah pembangunan bangsa. Tokoh-tokoh kunci ABIM adalah Anwar Ibrahim, Siddiq Fadhil, Ghani Samsudin, Kamaruddin Noer dan Kamaruddin Jakfar. ABIM memberi dukungan terhadap berdirinya negara Islam dan hukum Islam. sampai tahun 1981 ABIM dengan lantang menyatakan :

a.    Pemerintah tidak Islami, karena banyak korupsi, penyalahgunaan kekuasaan,

penindasan buruh, dan lain-lain.

b. Menuduh ISA (Internal Security Act- Undang-Undang Keamanan dalam negeri) dan SAB (Societies Act Bill – RUU kegiatan masyarakat) agar dicabut karena bertentangan dengan hak asasi manusia.

c. Pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak mampu menanggulangi masalah komunal negeri.

d. ABIM menyangkal kritikan UMNO mengenai kegiatan ekstrimis muslim, dengan mengatakan bahwa pemerintah anti dakwah Islam.

 Tahun 1981 ketika Mahathir menjadi Perdana Menteri, menawarkan kepada Anwar Ibrahim (Presiden ABIM) agar bergabung dengan pemerintah. Atas bujukan itu Anwar mau pindah haluan dengan misi “Dakwah Islam dan perbaikan nasib kaum Melayu”. Penilaian Anwar karena Mahathir lebih Islami dibanding pendahulunya. Banyak kebijakan yang dibuat Mahathir untuk meyakinkan rakyat Malaysia bahwa UMNO dan pemerintah benar-benar mendukung prinsip-prinsip Islam, bukan sekedar dukungan simbolis. Secara kronologis kebijakan pro-Islam yang dibuat :

1. Pemerintah merevisi sistem hukum nasional agar lebih selaras dengan hukum Islam (1978).

2. Mendirikan pusat penelitian Asia Tenggara (M$ 26 juta) tahun 1979.

3. Agama Islam dijadikan materi Ujian Nasional di sekolah (1979).

4. Penetapan bulan dakwah nasional (1979).

5. Menyusun kembali sistem ekonomi model Islam.

6. Pembangunan sekolah guru Islam (M$ 22 juta) 1980.

7. Pendirian Bank Islam, Pegadaian Islam, Asuransi Islam, Yayasan Ekonomi Islam (1981 – 1982).

8. Memperbanyak program keIslaman di TV dan radio (1981).

9. Bergabungnya Anwar Ibrahim dengan UMNO dan pemerintah (1982).

10. Pendirian rumah sakit Islam (1983).

11. Pendirian Universitas Islam Internasional (1983).

12. Deklarasi resmi “Islam Tubuh Pemerintahan” (1984).

13. Kebijakan agama Islam saja yang dapat siaran di TV dan radio.

14. Status hakim dan pengadilan Islam disetarakan dengan pengadilan sipil.

15. Membangun desa-desa Islam di kota-kota sepanjang Malaysia.

 Sikap pemerintah dan UMNO terhadap Islam memasuki era Mahathir sejak tahun 1981 mulai berubah, yaitu terbuka dan mendukung Islam. Tetapi penilaian aktivis oposisi, dukungan itu bersifat ambivalen, karena pada sisi lain pemerintah bersikap waspada untuk mengendalikan dan mengekang individu-individu atau kelompok Islam, dengan alasan kegiatan Islamnya membahayakan stabilitas negara.

Adapun pemimpin-pemimpin UMNO yang otomatis menjadi perdana Menteri semenjak Malaysia Merdeka bisa dilihat sejak pertama yaitu :

1. Dato’ Onn Jakfar : Penggagas berdirinya UMNO dan memimpin tahun 1946-1957 keturunan dari Bugis (Sulawesi).

2. Tunku Abdurrahman : Bapak Kemerdekaan memimpin tahun 1951- 1971

3. Tun Abdul Razak : bapak Keamanan memimpin tahun 1971-1976

4. Husein Onn : Bapak keamanan memimpin tahun 1976-1981

5. DR. Mahathir : bapak Malaysia Modern memerintah 1981-2005 M.

6. Ahmad Badawi : memerintah dari tahun 2005 hingga 2009

7. Tun Muh. Najib : memerintah dari tahun 2009 hingga sekarang.

PERANAN PAS DALAM PENGEMBANGAN ISLAM DI MALAYSIA

 Partai al-Islam Se-Malaysia (PAS) lahir pada tanggal 23/24 Agustus 1951 bertepatan tanggal 21/22 Zulkaidah 1370 H di Kkelab Melayu Banda Butterworth seberang Prai. Partai ini lahir dipelopori oleh beberapa ulama dari United Malaya National Organization (UMNO), yang awalnya (1946-1948 M) hanya berbentuk organisasi kemasyarakatan bagi perkumpulan orang-orang Melayu. Namun pada pertengahan 1948 M, organisasi ini mengubah haluan ke wilayah politik.

Dalam perpolitikan orang Melayu masa itu, ada dua kubu yang memiliki paham berbeda. Satu pihak berbasis pendidikan Barat, sementara di pihak lain memiliki basis pendidikan Timur Tengah. Kelompok Pertama membawa visi politik mengarah kepada demokrasi Barat, yaitu memiliki konsep bahwa antara agama dan politik tidak mungkin dipadukan, mereka umumnya mendapat restu dan pengakuan dari pihak kolonial Inggris. Sementara kelompok Kedua, memandang politik sebagai bagian dari Islam, Karena itu Islam dianggap sebagai Din wa al Daulah. Oleh pihak Inggris kelompok terakhir ini dianggap sebagai oposisi pemerintah bentukannya.

 PAS dibangun di atas kehancuran partai Hizbul Muslimin (HAMIM), yaitu Partai Politik Islam pertama dan satu-satunya pada waktu kolonial Inggris bercokol di kawasan Malaysia. Partai HAMIM ini digerakkan oleh kelompok muslim Melayu yang memiliki komitmen dengan tiga dasar perjuangan. Pertama, untuk membebaskan bangsa Melayu dan tanah Melayu dari penjajahan Inggris.kedua, membentuk negara Islam sejagat, dan Ketiga, untuk mewujudkan tanah Melayu sebagai negara “Daar al-Islam”. Visi penting PAS adalah ide pembentukan negara Islam yang punya perbedaan mencolok dengan konsep kenegaraan dikendalikan oleh UMNO (United Malay National Organization). Akibatnya PAS berupaya mengkritik terus menerus kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah (UMNO), karena kebijakan itu belum mampu menyentuh persoalan mendasar sesuai dengan konsepsi PAS. Hal ini tidak lain persoalan tentang kebijakan yang dibuat pemerintah tidak didasarkan pada al- Quran dan Hadits.

 Partai al-Islam Se-Malaysia (PAS) sebagai bagian dari oposisi pemerintah memiliki peran penting dalam politik Malaysia. PAS masih mampu mengendalikan kekuasaannya atas negara bagian Kelantan hingga sekarang. Namun kendalinya terhadap negara bagian Trengganu (dimenangkan tahun 1959) mulai surut sejak tahun 1962, yaitu ketika saat itu beberapa aktivis PAS membelot ke UMNO. Salah satu ciri penting perjuangan PAS adalah konsisten dalam memperjuangkan negara Islam. Menurut mereka konsep inilah yang belum bisa dijalankan sepenuhnya oleh UMNO untuk dijadikan sarana mengangkat citra identitas mereka dihadapan warga muslim, mengingat dasar eksistensi UMNO adalah nasionalis etnis dan punya visi sekuler.

 Visi PAS yang dicirikan sebagai negara Islam dengan dasar syariat Islam, sejak awal partai ini dikibarkan dalam masyarakat muslim tahun 1951 sering disebarluaskan, dan makin intensif sejak kepemimpinan Yusuf Rawa tahun 1982, namun sempat surut pada tahun 1970-an masa kepemimpinan Asri Muda. Otomatis PAS menolak bentuk sekuler yang dijadikan eksistensi negara Malaysia hingga sekarang dibawah pemerintah UMNO, dimana agama tidak memperoleh peran yang berarti di dalam negara, dan dimana hukum buatan manusia justru lebih unggul dari pada hukum ciptaan Tuhan. Meski praktiknya sulit menerapkan kedua bentuk hukum itu secara seiring dalam konteks Malaysia yang plural. Namun daya tarik simbol dan kultural model negara Islam dari sebagian kalangan warga melayu, khususnya yang tinggal di kampung-kampung tidak dapat diremehkan begitu saja.

 Pada awal berdirinya PAS 1951, Ahmad Fuad terpilih sebagai presidan partai. Bersamaan dengan Ahmad Fuad terdapat sederet tokoh yang ikut membesarkan PAS seperti Hasan Adli, DR. Burhanuddin Helmi dan Zulkifli Muhammad. Meskipun partai PAS saat itu begitu anti dengan kolonialis Inggris, namun mereka masih berusaha mendukung pemerintah Datok Onn Jakfar sebagai pemimpin United Malay National Organization (UMNO) betukan Inggris. Pada tanggal 25 Desember 1956, DR. Abbas Alias presiden PAS digantikan oleh DR. Burhanuddin Helmi. Sebagai wakil presiden ditunjuk DR. Zulkifli Muhammad Kedua tokoh ini memiliki peran penting dalam menggagas pergerakan politik Islam dan mengkompromikan dengan paham nasionalisme Melayu. Menurut mereka meskipun sulit untuk menggabungkan antara keduanya, namun ia tetap berusaha menggabungkan antara idealis Islam dengan Nasionalisme etnis Melayu.

Burhanuddin menyatakan bahwa “Politik Islam tidak bisa dipisahkan dari al-Quran dan Hadits, dan pada saat yang sama kita perlu meneguhkan falsafah melayu untuk bangsa Melayu”. Namun John Funston membantah bahwa keterlibatan Burhanuddin Helmi di pentas politik lebih didasarkan pada motivasi religius. Pada masanya Kelantan, Trengganu dan Kedah, menjadi basis masa pemilu 1959.

 Kekalahan PAS dalam Pemilu tahun 1964 di negeri bagian yang berbasis PAS (Trengganu, Kedah dan Kelantan) dapat dirinci pada tiga peristiwa penting. Pertama, didiskualifikasikan DR. Burhanuddin Helmi sebagai kandidat pemilu saat itu. Kedua, meninggalnya deputi presiden PAS, DR. Zulkifli Muhammad beberapa waktu setelah ia memenangkan kursi di parlemen. Ketiga, dari segi ekonomi, PAS mengalami masa-masa sulit, karena macetnya saluran berbagai dana ke negeri-negeri bagian yang dikuasai PAS. Dengan wafatnya DR. Zulkifli Muhammad bulan Mei 1964, jabatan wakil presiden PAS saat itu dipegang oleh Burhanuddin Helmi, sementara ia masih dalam tahanan pemerinhtah, maka kendali jabatan tersebut otomatis diaksanakan oleh DR. Asri Muda. Hingga pada Oktober 1969, jabatan yang Dipertuan Agung PAS dipegang oleh DR. Asri Muda.

 Dalam konsepsi PAS istilah negara – dikemukakan oleh pimpinan PAS Abdul Hadi Awang – bahwa suatu negara harus mendaulatkan hukum Allah, syariat Allah wajib menjadi akidah negara dan pegangan pemerintah, karena dari akidah ini dapat ditegakkan konstitusi dan sistem negara Islam. Dari sini dapat ditelaah bahwa konsep negara Islam ada tiga karakteristik : pertama, Medaulatkan Syariat Islam; kedua, Umat Islam memberikan dukungan yang kuat; ketiga, pemerintah Islam yang menaunginya.

Kemudian tokoh PAS lain Syafei Ibrahim menegaskan bahwa Islam adalah ideologi partai PAS dan partai ini berjuang untuk mengamalkan Islam secara menyeluruh setiap aspek dalam Islam. Ini berarti bahwa ia menyakini bahwa ajaran Islam sebagai ideologi yang lengkap. Islam tidak hanya diyakini sebagiannya saja, tetapi meliputi semua aspek, baik ekonomi, sosial-budaya, hukum dan politik. Pandangan ini mempertegas kosepsi partai bahwa menjadikan pemerintahan Islam adalah sarana mencapai tujuan. Karena menurut mereka, dengan terwujudnya negara Islam akan memungkinkan terlaksananya hukum Islam secara menyeluruh atau integrated.

 Konsep lain dari tokoh PAS tentang prinsip-prinsip pembentukan negara Islam dikemukakan oleh Nakha’ie Haji Ahmad :

1. Negara dan pemerintahan Islam dibentuk atas kedaulatan hukum Allah.

2. Negara dan pemerintahan Islam ditegakkan atas kekuasaan Ummah dalam arti bahwa negara Islam tidak akan terwujud tanpa umat.

3. Negara dan pemerintahan Islam ditegakkan atas dasar keadilan. Dan keadilan merupakan prinsip utama dalam menegakkan pemerintahan Islam yang mencakup keadilan di setiap aspek.

4. Negara Islam ditegakkan atas dasar sistem musyawarah (sura).

5. Pemerintahan yang bertanggungjawab dan adanya ketaatan dari rakyat.

 Konsep ini bertentangan dengan konsep nasionalisme negara bangsa yang diusung oleh pemerintah UMNO. Karena itu, PAS berupaya mengkritik terus menerus kebijakan-kebijakanyang dibuat oleh Pemerintah (UMNO), karena kebijakan itu belum mampu menyentuh persoalan mendasar yaitu tidak didasarkan pada al-Quran dan Hadits.

 PAS mengibaratkan program Islamisasi yang buat pemerintah seperti gincu atau kosmetik yang hanya sebatas label menempel dalam sistem yang tidak ada kaitannya dengan prinsip ajaran Islam sebagai ideologi. Bahkan penerapan Islam yang dibuat pemerintah UMNO, menurut tokoh PAS Yusuf Rawa diibaratkan sebagai buah getah di dahan, kemudian diumumkan kepada orang ramai bahwa itu adalah buah durian. Sebutlah umpamanya kebijakan pendirian Bank Islam, Universitas Islam, Asuransi Islam, dan lain-lain, tetapi kebijakan itu belum mampu menciptakan perlembagaan (Undang-Undang) negara sesuai dengan cita-cita Islam. PAS pada dasarnya mau bekerjasama dengan pemerintah UMNO, namun apabila pemerintah mau dan sanggup menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam negara, termasuk menjadikan hukum Islam (yang ada dalam al-Quran dan Hadits) sebagai pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan.

Berdasarkan konsepsi PAS di atas, menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang lengkap mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam urusan bernegara, ajaran Islam harus menjadi dasar negara, syariah Islam harus dijadikan konstitusi negara dan kedaulatan politik berada di tangan Tuhan. Konsep ummah yang dipahami PAS bertentangan dengan negara bangsa (nation state) yang banyak diakui oleh negara-negara modern (Eropa) termasuk UMNO.

 Menurut ilmuan muslim, Muhammad Imarah bahwa Islam sebagai agama sebenarnya tidak menentukan suatu sistem pemerintahan tertentu bagi kaum muslimin, karena logika tentang kesesuaian agama Islam untuk sepanjang zaman dan tempat menuntut agar soal-soal yang selalu berubah oleh kekuatan evolusi harus diserahkan kepada akal manusia untuk memikirkannya, dibentuk menurut kepentingan umum dan dalam kerangka prinsip umum yang telah digariskan agama Islam. Islam tidak meletakkan suatu pola yang baku tentang teori negara atau sistem politik yang harus dijalankan oleh ummah.

 Model sistem kenegaraan PAS, merefleksikan adanya kecenderungan untuk menekankan aspek legal formal idealisme politik Islam, yang ditandai oleh keinginan untuk menerapkan syariah secara langsung sebagai konstitusi negara. Sedangkan aliran yang bertolak belakang dengan konsepsi PAS, menekankan substansinya daripada bentuk negara yang legal formal. Penekanan substansi ini menginginkan agar terwujdunya nilai-nilai keadilan, persamaan, musyawarah dan partisipasi yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Pendekatan ini lebih mudah menghubungkan antara Islam dengan sistem politik modern. Karena itu, menurut Michael Hudson menganggap bahwa bahwa tradisi pemikiran politik Islam yang berkembang dalam kurun sejarah Islam lebih kaya, beraneka ragam dan lentur.

ISLAM DI SINGAPURA DAN PERANAN MUIS

 Asal usul nama Singapura semula bernama Temasik, Tumasek (Jawa), Ta-ma-sek (Cina), sebagaimana dijelaskan kitab Tuhfat al-Nafis dimana saat itu sultan Singapura dipimpin oleh Sultan Husein Syah (1819). Ada versi lain, nama asal Singapura, ini muncul ketika pangeran dari Sumatera bernama Sang Nila Utama singgah di pulau ini tahun 1299 dan menemukan seekor binatang mirip singa, sehingga pulau in disebut lion city (kota singa). Ada versi lain bahwa nama Singapura itu adalah dari kata Singgah (singgah) dan pura berarti (kota), karena pada abad ke 14 Singapura merupakan bagian dari karajaan Majapahit, para pedagang dari penjuru manapun suka singgah disana.

 Negara Singapura adalah negara kota, berdiri pada taggal 9 Agustus 1965 atau keluar dari negara federasi Malaysia. Negara ini menganut paham “sekuler-modern”, dimana pemerintah bersikap netral terhadap semua agama dan ras. Etnis Melayu muslim berlatar belakang dari pesisir Malaysia, Jawa, Bugis, Bawean. Selain ada juga dari muslim India, Cina, Pakistan dan Arab. Diantara keluarga besar keturunan Arab yang besar dan kaya adalah Al-Sagoff, Al-Kaff, dan Al-Juneid. Penduduk mayoritas adalah Cina 77%, Melayu 15%, (kurang lebih 376.000 jiwa) dari 4 juta lebih ; India 6% dan lain-lain. Melayu muslim kebanyakan hidup dengan standar ekonomi lebih rendah dibanding dengan non-Melayu, termasuk tertinggal di bidang pendidikan sosial ekonomi dan politik. Tahun 1980-an hanya terdapat 679 orang yang lulus Sarjana (Muslim In Singapore, 1985).

 Singapura adalah sebuah negara Republik dengan sistem pemerintahan parlementer. Dalam UUD negara ini terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Presiden adalah sebagai kepala negara, tetapi tidak memiliki kekuatan politik. Sedangkan Perdana Menteri adalah pemimpin kabinet dan administrasi pemerintahan hingga otomatis kekuatan politik dipegang penuh oleh Perdana Menteri.

 Islam di Singapura disyiarkan oleh para ulama dari berbagai belahan Asia Tenggara dan benua kecil India, seperti Syaikh Hatib al-Minangkabaui; Syaikh Tuanku Mudo Aceh; Syaikh Ahmad Aminudin; Syaikh Syed Usman bin Yahya bin Akil (mufti Betawi); Syaikh Habib Ali Habsi (Kwitang, Jakarta); Syaikh Anwar Sribandung (Palembang); Syaikh Muhammad Jamil Jaho (Padang Panjang), dan lain-lain. Sistem pendidikan Islam modern dari awal hingga sekarang merujuk pada sistem Mesir dan Barat seperti madrasah, sekolah Arab atau sekolah Agama, tetapi tidak mengenal pondok pesantren. Ada 4 madrasah terbesar di Singapura yaitu :

1. Madrasah al-Junied al-Islamiyah, didirikan tahun 1927 M oleh pangeran Syarif al-Sayid Umar bin Ali al-Juneid dari Palembang. Materi terdiri dari Ilmu Hisab, Tarikh, Ilmu Alam, Bahasa Melayu, Bahasa Inggris, Sains, Sastra Melayu dan Pelajaran Agama.

2. Madrasah Al- Ma’arif, didirikan tahun 1940-an, gurunya dari lulusan Al-Azhar Mesir.

3. Madrasah Wak Tanjung al-Islamiyah, didirikan tahun 1955 M.

4. Madrasah Al-Sagoff atau as-Saqaff, didirikan tahun 1912 di atas tanah wakaf Syed Muhammad bin Syed al-Saqoff.

 Untuk meyakinkan kaum muslimin bahwa pemerintah memegang prinsip kebebasan dalam beragama dan melindungi keyakinan mereka, maka MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) didirikan dibawah perundang-undangan dan ketentuan Administration of Muslim Law Act of 1966 (AMLA). MUIS bertanggung jawab dalam mengatur administrasi hukum Islam di Singapura, termasuk mengumpulkan zakat mall, pengaturan perjanjian haji; sertifikasi halal, aktifitas dakwah, mengorganisasi sekolah-sekolah agama, mengorganisasi pembangunan masjid dan manajerialnya (ada 90 masjid yang dikelola); pemberian beasiswa pelajar muslim; dan bertugas mengeluarkan fatwa agama. Ketua dan anggota MUIS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, melalui usulan dari kelompok melayu muslim.

 Sebagai komunitas minoritas, muslim Singapura tidak bisa melepaskan diri dari berbagai kebijakan pemerintah dan arus utama (mainstream) masyarakat Singapura yang dikenal sebagai salah satu negara industri baru (NICs) selain Jepang, Korea Selatan dan Hongkong. Konsekuensi dari minoritas ini berdampak pada peminggiran langsung atau tak langsung di berbagai bidang, antara lain :

a. Pendidikan, pemerintah memberlakukan sistem meritokrasi, yaitu memberikan kesempatan setiap warga berdasarkan persaingan sehat dan prestasi, bukan pertimbangan etnis atau agama. Kebijakan ini menyulitkan anak-anak muslim yang memiliki kompetisi rendah untuk masuk ke sekolah-sekolah unggulan, etnis Cina dalam hal ini lebih berprestasi.

b. Bidang sosial, pemerintah menerapkan kebijakan membangun rumah rakyat dengan Housing and Development Board (HDB), program ini mewajibkan setiap warga tinggal diperumahan baru di flat atau kondominium. Konsekuensinya, semula muslim Melayu tinggal di pemukiman tradisional dan homogen, terpaksa tinggal di flat atau sejenis yang multi etnik dan menanggung biaya hidup tinggi (living cost). Mereka teralienasi (terasingkan) dari tradisi budaya Melayu. Di samping itu Melayu Muslim terbebani dengan biaya hidup tinggi yang membuat mereka harus bekerja ekstra dan minim aktivitas sosial-keagamaan.

c. Bidang politik, Melayu Muslim juga tidak mendapatkan haknya secara proporsional (termarjinalkan). Di lembaga dewan belum merepresentasikan jumlah warga muslim. Di kabinet hanya ada satu orang yang duduk sebagai menteri, itu pun hanya menteri khusus yang mengurus persoalan keIslaman.

d. Melayu Muslim menyadari kondisi real ini sebagai kelompk minoritas, sehingga lebih memprioritaskan sektor kultural dengan mendirikan asosiasi Islam seperti MUI, MENDAKI, Muhammadiyah, dan lain-lain.

 Dilatarbelakangi oleh sensus penduduk tahun 1980-an yang menyatakan Melayu-Muslim adalah kelompok tertinggal dari etnis lain secara sosial-ekonomi, maka pada tahun 1982 didirikan Majlis Pendidikan untuk Anak-anak Islam (MENDAKI). Lembaga ini mengarahkan tujuannya bagi pendidikan anak-anak muslim, terutama mengkoordinir lembaga-lembaga pendidikan Islam, membuat konferensi, seminar, penerbitan jurnal dan artikel, serta program pendidikan kehidupan keluarga sakinah.

 Dilihat dari sisi nasionalisme minoritas Melayu-Muslim, maka dipahami bahwa mereka telah memiliki pilihan tepat, yaitu tetap berada di bawah sistem pemerintah Singapura yang sekuler, meskipun dalam waktu bersamaan mereka harus melestarikan dan mempertahankan identitas keMelayuan dan keIslamannya. Ada tiga indikator yang dapat dilihat :

1. Tidak menuntut keistimewaan dan bersaing secara bebas dengan etnis lain. Hal ini berbeda dengan minoritas muslim di Philippina dan Thailand. Sikap ini membantu terciptanya keharmonisan dan integrasi nasional.

2. Mewujudkan stabilitas negara. Keberhasilan ini mampu menekan sentimen etnis dan golongan menuju sikap multikultural dan semangat kebersamaan tidak terlepas dari dukungan muslim Melayu.

3. Menerima nilai-nilai politik negara. Partisipasi muslim Melayu dalam kemajuan negara Singapura tidak dapat dipungkiri, karena mereka umumnya menerima prinsip-prinsip pemerintahan, seperti multiracialism, meritocracy, sehingga loyalitas masyarakat ikut menentukan keberhasilan sebuah bangsa.

FALSAFAH MELAYU ISLAM BERAJA (MIB) DAN ISLAM DI BRUNEI

 Brunei Darussalam adalah wilayah yang terletak di Barat Daya pulau Borneo (Sabah). Luas wilayahnya ±5.765 Km2 dengan ibu kotanya Bandar Sri Begawan. Sistem pemerintahannya menggunakan sistem Monarchi Parlementer. Brunei merdeka dari jajahan Inggris di bawah negara persemakmuran Inggris tanggal 1 Januari 1984. Brunei didiami oleh beragam etnis 2/3 etnis Melayu (90%) muslim; 1/5 etnik Cina dan sisanya etnis India.

 Filosofi politik Brunei adalah penerapan yang begitu ketat terhadap Melayu Islam Beraja (MIB) yang terdiri dari 2 dasar :

1. Islam sebagai Guuiding Principle.

2. Islam sebagai Form of Fortification

Dari dua dasar ini kemudian muncul penanaman nilai-nilai keIslaman kenegaraan (pengekalan) dengan tiga konsep, yaitu :

1. Mengekalkan Negara Melayu.

2. Mengekalkan Negara Islam (hukum Islam yang bermazhab Syafii – dari sisi fiqhnya – dan bermazhab Ahl Sunnah wal Jamaah – dari sisi akidahnya).

3. Mengekalkan negara beraja.

Untuk menerapkan MIB ini maka disusunlah materi secara cermat dan lengkap untuk dimasukkan dalam kurikulum pelajaran dari pendidikan terendah sampai tertinggi.

 Dilihat dari status sosial ekonomi masyarakat Brunei, maka negara ini adalah negara kaya raya penuh dengan berbagai fasilitas. Fasilitas umum, dimulai dari telpon, air, listrik, angkutan umum, pendidikan, kesehatan dan lainnya semuanya gratis. Tidak ada kewajiban penduduk membayar pajak perorangan, yang ada hanya pajak perusahaan (minyak). Kebutuhan hidupnya secara ekonomi sebagian besar dipenuhi melalui impor, baik makanan maupun alat-alat elektronik dari negara Singapura, Malaysia, Jepang, USA dan British. Sementara ekspor terbesarnya adalah minyak bumi ke USA, Singapura dan Korea, dengan surplus yang sangat besar.

 Dilihat dari sosial-budaya, jumlah penduduknya tahun 1985 awal merdeka sebanyak 224.000 orang, kemudian digalakkan penduduknya agar banyak anak dengan pemberian hadiah bagi yang banyak anak. Maka tahun 1994 menngkat menjadi 370.000 orang. Dan data tahun 2003 jumlah penduduk sekitar lebih kurang enam ratus ribu orang. Dari sisi informasi, maka seluruh media radio, televisi, media cetak adalah berada dalam naungan pemerintah atau kontrol kerajaan. Sehingga kebudayaan asing dari belahan dunia manapun yang masuk harus melalui filter satu lembaga yang mirip dengan Departemen Penerangan (Infokom). Informasi itu semuanya diterjemahkan dalam dialek lokal atau Melayu dan setiap berita yang akan diakses keluar harus diterjemahkan terlebih dahulu dalam bahasa Inggris.

 Berkaitan dengan masuknya Islam pertama, dapat diketahui berdasarkan bukti sejarah Brunei, yaitu batu di perkuburan Islam Rangas, Tutong Bandar Sri Begawan bertuliskan Cina bernama P’ukung Chih-mu meninggal 1264 M, ia adalah keturunan dari Dinasti Sung Selatan yang telah banyak memeluk Islam. Beliau adalah orang Cina yang masuk Islam. hal ini bisa dibandingkan dengan masuknya Islam di Cina (Canton) tahun 610 M; Phang Ray Vietnam tahun 1039 M; Trengganu 1303 M; dan Jawa (Leran Jawa Timur) tahun 1082 M. Brunei bagi kawasan Borneo adalah pusat perkembangan Islam sampai ke wilayah Philipina, karena zaman pemerintahan Sultan Bolkiah (1485-1524) – sultan ke-5 – sangat intensif melakukan penaklukan dan menyebarkan Islam di wilayah Borneo dan Sulu (Philipina Selatan).

 Kerajaan Brunei Darussalam berdiri sekitar tahun 1402 M dengan 19 raja yang telah menduduki hingga sekarang. Adapun beberapa raja yang punya peran penting bagi pengembangan Islam diantaranya ;

1. Sulthan Muhammad Syah sultan ke-1 ( sebelum masuk Islam ia lebih dikenal dengan Awang Alak Betatar) ia memerintah sejak tahun 1402 M-1408 M. pada masanya terjadi pengislaman pejabat dan perangkat kerajaan Brunei Darussalam.

2. Sulthan Bolkiah (1485-1524) sultan ke-5. pada masa kepemimpinannya Islam disebarkan secara intensif hingga masuk ke kawasan Borneo (Kalimantan) termasuk wilayah kesultanan Sulu (Filipina).

3. Sulthan Abdul Mubin (Momin) sultan ke-12, memerintah tahun 1852-1885 M. pada masanya dilakukan penetapan mazhab secara resmi sebagai mazhab di kerajaan yaitu untuk fiqih bermazhabkan syafii dan kalam bermazhabkan Ahli sunnah wal jamaah. Hal ini dilakukan karena sering terjadinya perselisihan dalam masyarakat dalam masalah agama.

4. Sulthan Hasanul Bolkiah sultan ke-19 memerintah dari tahun 1968 hingga sekarang. Pada masanya ditetapkan filosofi kerajaan Berunai sebagai tonggak pemerintahan yaitu dikenal dengan MIB (Melayu Islam Beraja).

 Setelah Brunei merdeka 1 Januari 1984, Brunei dipimpin oleh Sultan Hasanul Bolkiah Mu’izaddin Wadaulah sultan ke 19. Sejak tahun 1991 Sultan menerapkan MIB (Melayu Islam Beraja atau Kerajaan Islam Melayu) sebagai ideologi negara, tujuannya adalah agar masyarakat setia kepada rajanya, melaksanakan ajaran dan hukum Islam serta menjadikannya sebagai pedoman hidup dihubungkan dengan karakteristik dan sifat bangsa Melayu sejati Brunei Darussalam, termasuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama.

Sejak Brunei merdeka ada pergeseran jumlah prosentase etnis yang mendiami Brunei. Melayu sebagai mayoritas (68,7%); Cina (18,3%); India dan lain-lain (7,9%). MIB mampu mengelaborasi lembaga-lembaga adat dan tradisi Melayu, berkembangnya institusi-institusi Melayu dan kesultanan Melayu. Dari penerapan MIB ini terdapat perubahan sosial penduduk sesuai dengan penelitian yang hasilnya :

1. Penduduk Brunei seluruhnya baik secara kultural maupun psikologis mampu mengatasi keragaman yang ada.

2. Kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai hukum, ketertiban, kesejahteraan, pendidikan dan pembangunan ekonomi mendominasi kehidupan rakyat.

3. Proses sosial ini menjadikan penduduk Brunei mampu memiliki pola hidup yang toleran, harmonis dan hidup bersama (Form of Courtesy of Brunei Darussalam; UBD, 1991).

 Poin pertama di atas, mengakui keragaman etnik mayoritas warga Melayu meliputi Melayu lokal, dusun, murut, kedayan, bisayah dan etnis Melayu lain dari Malaysia dan Indonesia. Kedua, adanya proses birokrasi dalam pembentukan negara modern, dan harus dipahami serta dipatuhi oleh masyarakat. Ketiga, adanya fenomena yang tampak perlunya membangun ideologi nasional dan mengartikulasikannya dalam budaya nasional di tengah-tengah ideologi yang ada di wilayah Asia Tenggara atau belahan dunia lain.

MIB pada dasarnya berkaitan erat dengan evolusi adat istiadat dan tradisi Melayu Brunei serta acara-acara upacara keagamaan yang banyak tertera dalam kalendar muslim yang memberikan wawasan tentang bagaimana caranya ideologi nasional diungkapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

 Untuk menunjukkan identitas ideologi negara, sultan dalam beberapa kesempatan mengeluarkan dekrit yang isinya :

a. Membuat garis pemisah antara Islam pribumi dan Islam luar, terutama kaum fundamentalis, termasuk gerakan al-Arqam dari Malaysia.

b. Sultan mengharusnya warga Melayu mampu membaca al-Quran dengan mengeluarkan dana 2 juta dolar Brunei untuk merealisasikan kebijakan ini.

c. Memerintahkan pentingnya pengajaran bahasa Melayu dalam aksara Jawi (Arab-Melayu), agar masyarakat memahami hubungan antara bahasa Melayu dengan warisan budaya Islamnya.

d. Tahun 1991 didirikan Tabungan Amanah Islam Brunei (TAIB), lembaga keuangan yang didasarkan syariat Islam guna mendukung investasi dan perdagangan meliputi bursa dan pasar uang serta pembangunan ekonomi atau industri di dalam dan luar negeri

e. Pemerintah juga melarang jual beli minuman keras di toko-toko atau hotel, dan tempat lain.

 Penetapan Mazhab Syafii (fiqh) dan Mazhab Ahl Sunnah wal Jamaah (tauhid) yang termaktub dalam MIB sebenarnya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor historis yaitu :

a.  Sekitar abad ke-17 dan 18 M sampai masa abad ke-20-an di Kesultanan Brunei dijumpai kitab-kitab yang dijadikan standar kurikulum cenderung mengarah ke Mazhab Syafii dan Ahl Sunnah waj Jama’ah, seperti : Sabilul Muhtadin (karya Daud Fatani); al-Mukhtasar dan Siratal Mustaqim (karya ar-Raniry); Ghayatut Taqrib fil Irthi wat-Ta’shib, dan lain-lain.

b. Mazhab Syafii juga menjadi pegangan para ulama Brunei dan kebanyakan ulama nusantara. Karena umumnya kitab yang dikarang berbahasa Arab Melayu.

c. Pada tahun 1930-an s/d 1940-an terdapat pergesekan atau konflik dalam masyarakat, antara kelompok “bergondol” (tidak berkupiah) karena alasan modern dengan kelompok berkupiah. Dalam masyarakat ada yang saling mendukung dan menolak.

d. Untuk menetralisir perselisihan dalam masyarakat dari berbagai kelompok yang ada, maka sejak Sultan Abdul Momin (raja ke-12 tahun 1852-1885) kerajaan terlibat menjadi pendukung salah satu mazhab yaitu Syafii dan Ahl Sunnah wal Jamaah.

ISLAM DI THAILAND SELATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

 Dari sisi sejarah, berkembangnya Islam di Thailand sudah sejak abad ke-12 M yang berakar dari kesultanan Pattani. Masyarakat Melayu-Muslim Pattani hingga sekarang tinggal di empat Provinsi di Thailand bagian Selatan, yaitu Pattani, Yalla, Naratiwat dan Setul. Sebagian muslim lain juga mendiami Provoinsi Songkla. Seluruh provinsi yang mayoritas muslim ini dulunya adalah termasuk wilayah Kesultanan Pattani abad ke-17-18. Kesultanan Pattani ini banyak melahirkan ulama besar, salah satunya adalah Daud bin Abdullah al-Fattani (w. 1874). Namun akhirnya Pattani Raya dipaksa mengintegrasi diri dengan pemerintahan Thai pada masa Raja Chulalongkorn (Rama V) tahun 1902.

Dalam masalah integrasi antara wilayah-wilayah di bagian Selatan Thailand yang mayoritas Melayu-Muslim, dengan Kerajaan Thai (Siam) yang mayoritas Cina-Buddhis, di bawah kekuasaan Chulalongkorn telah banyak menimbulkan persoalan-persoalan bagi masyarakat Melayu-Muslim, seperti masalah pendidikan, hukum, kebudayaan, bahasa, agama, dan lain-lain. Sistem yang dibina oleh Pemerintah Thai secara nasional adalah Monarkhi, Agama Buddha dan Birokrasi yang mesti seragam, padahal Melayu-Muslim Pattani punya identitas Melayu-Muslim.

 Dalam realitas kultural, ketika proses integrasi berlangsung, umumnya masyarakat muslim Pattani lebih suka bergabung dengan Malaysia yang pada saat itu di bawah pemerintahan jajahan Inggris, karena dengan begitu mereka dapat hidup bersama dengan kelompok seagama, bahasa, budaya dan bangsa. Hidup di bawah Pemerintahan Muangthai yang agama negaranya adalah agama Buddha, mereka merasa diperlakukan tidak adil sebagai kelompok minoritas. Di samping itu, mereka telah terisolasi dari birokrasi negara, karena perbedaan agama, bahasa dan kebudayaan. Ini nampak jelas ketika Pemerintah Thai mencopot kaum bangsawan Pattani dari kekuasaannya pada jabatan-jabatan penting di wilayah provinsi yang mayoritas muslim itu, dan menggantikannya dengan birokrat dari Bangkok atau provinsi bagian Utara. Di samping itu, proses asimilasi dan akulturasi yang dipaksakan oleh Pemerintah Thai kepada Muslim Pattani dianggap oleh masyarakat muslim dalam rangka langkah strategis mengeliminasi budaya Melayu yang identik Islam melekat bagi penduduknya.

 Kebijakan-kebijakan yang menekan Melayu muslim antara lain ; Pembaharuan Undang-Undang yang diajukan pemerintah Bangkok, menghendaki agar semua persoalan hukum harus ditempatkan di bawah hukum Thai, kecuali kasus-kasus yang menyangkut hukum keluarga dan hukum warisan. Pengangkatan hakim-hakim Islam (Qadhi) dijadikan hak prerogatif hakim-hakim Thai yang bersidang. Kontrol atas pengangkatan para hakim-hakim Islam telah menimbulkan kesulitan besar bagi pemerintah dan para administrator terpaksa mengambil langkah-langkah lain untuk menghilangkan kesan bahwa merekalah yang mempunyai suara.

Pembaharuan Undang-Undang yang dibuat Pemerintah Thai itu telah mengacaukan sistem kelembagaan masyarakat Melayu-Muslim yang sudah terbentuk sejak Kesultanan Pattani. Undang-Undang itu menjadikan Banagsawan Pattani merasa terasing di negeri sendiri dan tidak percaya pada Pemerintah Thai. Apalagi tindakan Pemerintah Thai menekan dan mencopot bangsawan Pattani dari kekuasaannya, dalam waktu bersamaan jabatan-jabatan di provinsi itu dialihkan kepada birokrat dari Bangkok, yaitu dari provinsi-provinsi bagian Utara yang memiliki bahasa, agama dan budaya yang berbeda. Ditambah lagi dengan asimilasi kebudayaan yang dipaksakan oleh Pemerintah Thai terhadap Melayu-Muslim Pattani. Tindakan ini dianggap oleh masyarakat Melayu-Muslim sebagai upaya pemusnahan Budaya Melayu dari bumi kelahirannya sendiri.

 Salah satu reaksi kolektif yang pertama muncul terhadap pemberlakuan pembaharuan Undang-Undang tersebut di atas adalah pada tahun 1903 di daerah Pattani Raya ada gerakan massif menentang Pemerintah Thai yang dikomandoi oleh Raja Pattani Abdul Kadir. Bentuk penentangan itu dilakukan dengan dua cara. Pertama, perlawanan yang bertujuan untuk melakukan pemberontakan terhadap sistem Undang-Undang baru, tetapi kemudian memancing tindakan penindasan yang lebih keras dari penguasa. Kedua, gerakan yang dilakukan oleh Raja Pattani untuk meminta campur tangan pihak asing, terutama Inggris yang pada waktu itu menaruh perhatian besar terhadap negeri-negeri Melayu di Pattani.

Tekanan bagi Melayu-Muslim Pattani juga muncul ketika Raja Wachiravut (Rama VI) – anak dari Raja Chulalongkorn – yang memerintah tahun 1910 – 1925. Wachiravut adalah seorang nasionalis Thai yang memperoleh didikan di Inggris, ia menganut paham patriotik Inggris tentang konsep “Tuhan, Raja dan Negara” (God, King and State). Simbol ini digunakan untuk mempersatukan kerajaan hingga ke wilayah Melayu-Muslim Pattani. Kerasnya perjuangan Melayu-Muslim memaksa Pemeritah Bangkok meninjau kembali pemberlakuan sistem pendidikan, birokrasi dan campur tangan bidang ekonomi. Raja Wachiravut bulan Juli 1923 memberikan konsesi-konsesi kepada Melayu-Muslim Pattani Raya melalui instruksi Menteri Dalam Negeri yang isinya.

1. Peraturan yang bertentangan dengan Islam harus dihentikan segera, dan peraturan baru tidak boleh melanggar ajaran Islam.

2. Pajak yang dipungut dari warga Muslim-Melayu Pattani tidak boleh lebih tinggi dari pajak yang dipungut di negeri-negeri Malaya (Malaysia).

3. Pejabat pemerintah yang akan ditugaskan di Pattani harus jujur, sopan dan tegas.

Kelonggaran-kelonggaran dan perubahan kebijakan tersebut yang diberikan pemerintah Thai adalah dalam kerangka otonomi khusus, berkat perjuangan Melayu Muslim Pattani yang solid dan tangguh. Tetapi pada masa Perdana Menteri Phibul Songkram (1938-1944) “pemimpin yang represif”, ia mengeluarkan kebijakan lagi yang bertujuan untuk men-Siamkan kelompok minoritas non-Buddhis di Pattani. Tahun 1940 mulai diberlakukan aturan-aturan kultural tertentu, seperti memakai pakaian ala barat agar pakaian muslim ditinggalkan; bahasa Melayu dilarang diajarkan di sekolah-sekolah negeri tetapi yang diwajibkan adalah menggunakan bahasa Thai; bahasa Thai juga diwajibkan sebagai bahasa pengantar dalam percakapan di pemerintahan atau pejabat pemerintah. Anak-anak muslim yang ingin masuk sekolah-sekolah pemerintah diwajibkan memakai nama-nama Thai; ketika hendak mencari pekerjaan di jajaran pemerintahan juga diwajibkan memakai nama-nama Thai.

 Otonomi yang diperjuangkan Muslim Pattani mengalami hambatan, setelah beralihnya kekuasaan dengan jalan kudeta dari Perdana Menteri Pridi Phanomyong yang demokratis kepada Perdana Menteri Phibul Songkram yang diktator 9 Juni 1946. Situasi ini membuat prihatin Ulama Haji Sulong dengan membuat gagasan-gagasan cemerlang untuk mempertahankan kemurnian Islam. ia dan teman-temannya membuat petisi yang dikenal dengan Petisi Tujuh, yang isinya :

1. Pengangkatan seorang Komisaris Tinggi untuk Pemerintah Daerah Pattani Raya dengan wewenang penuh untuk memecat, mensekors atau mengganti semua pejabat pemerintah yang bekerja di daerah itu, orang itu harus putra daerah dan dipilih oleh rakyat dalam suatu pemilihan.

2. Delapan puluh persen (80%) dari pejabat pemerintah di daerah itu harus Melayu-Muslim (untuk mencerminkan rasio penduduk).

3. Bahasa resmi adalah bahasa Melayu dan bahasa Siam.

4. Bahasa Melayu mulai diajarkan di Sekolah Dasar.

5. Hukum Islam akan diberlakukan di daerah itu, dengan pengadilan Islam yang terpisah dan bebas dari sistem peradilan pemerintah.

6. Semua hasil pajak di daerah itu akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat di daerah itu.

7. Majlis Ulama Provinsi diberi wewenang penuh untuk menerapkan hukum Islam.

 Bila dipahami secara mendalam, petisi Haji Sulong ini merupakan representasi dari keinginan dan cita-cita masyarakat Melayu-Muslim Pattani, agar pemerintah Thai memberikan otonomi khusus, bukan sebuah negara merdeka. Perjuangan ini merupakan usaha akhir setelah proses berjalan dan mengalami jalan buntu untuk memisahkan diri dengan Thai dan bergabung dengan Malaysia. Namun cita-cita untuk mempertahankan Melayu-Muslim yang bersendikan Islam yang mereka anut tetap akan mereka upayakan dalam bentuk reformasi dan otonomi di berbagai bidang kehidupan.

 Pemerintah Thai tidak bersedia untuk merundingkan soal tuntutan Melayu-Muslim itu, sebab jika pemerintah memenuhinya, berarti akan membuka peluang bagi kelompok minoritas etnis yang lain menuntut hal yang sama. Namun tuntutan dalam petisi tujuh itu tetap telah memberikan dampak positif terhadap posisi tawar menawar Melayu-Muslim di kemudian hari, karena petisi ini mampu menggalang dukungan dari kaum ulama secara kolektif dan juga dari kalangan politisi Melayu-Muslim. Kemudian dukungan juga datang dari sebagian anggota-anggota parlemen yang beragama Buddha. Menurut mereka tuntutan itu adalah hal yang wajar, karena kenyataannya tuntutan itu didasarkan atas penderitaan-penderitaan nyata yang tidak dapat ditanggulangi oleh sistem kekuasaan yang otoriter.

Ketika tuntutan itu disikapi dingin oleh Pemerintah Thai dan tidak mau berkompromi dengan Melayu-Muslim, maka Haji Sulong melakukan tekanan akan memboikot Pemilu yang akan diadakan akhir Januari 1948. taktik yang digunakan Haji Sulong dan teman-temannya adalah politik non-cooperative dengan pemerintah, bahkan sebagai motivasi mereka, bahwa perjuangan itu dikobarkan sebagai bentuk jihad fisabilillah, karena untuk mempertahankan identitas Islam. Sayangnya, rencana pemboikotan itu telah diketahui sebelum aksi itu dilakukan. Antisipasi Pemerintah Thai dengan penangkapan Haji Sulong bersama anak dan beberapa rekannya tanggal 16 Januari 1948. mereka dituduh berkomplot untuk mengubah Pemerintahan Kerajaan Thai, dan mengacam keamanan nasional. Kemudian pemilihan umum dapat berjalan lancar. Tahun 1952, setelah empat tahun dipenjara, Haji Sulong dibebaskan dari penjara. Penangkapan Haji Sulong itupun punya dampak positifnya, karena akhirnya persoalan otonomi dan perjuangan Muslim Pattani menjadi sorotan dunia internasional, yaitu PBB, Liga Arab dan Malay Nationalist Party, semua memberikan dukungan untuk memperjuangkan otonomi khusus di Provinsi-Provinsi di Thailand Selatan.

 Pada tahun 1950-an pemerintah membuat kebijakan baru dalam meninjaklanjuti proses integrasi. Bidang pendidikan, pemerintah Thai mengintervensi dalam pengaturan pondok pesantren tidak dapat dielakkan. Program perbaikan pondok dimulai dengan menawarkan bantuan keuangan. Tahun 1961 – 1966 di Pattani Raya terdapat 287 dari keseluruhan 486 pondok Pesantren ikut berpartisipasi dalam program ini. Namun para ulama pimpinan pondok mau mendaftarkan hanya sebatas mengharapkan bantuan. Dengan persyaratan mengubah kurikulum sesuai dengan pendidikan nasional, akhirnya para ulama menolak. Penolakan itu mengakibatkan pemerintah Thai mengancam kepada ulama dengan melarang menyelenggarakan pendidikan di pondok pesantren, karena dianggap melanggar hukum. Akibat ultimatum ini, para ulama kebanyakan terpaksa memberikan dukungan simbolis melalui pendaftaran “partisipasi terbatas” dengan harapan nantinya bisa disusun kembali kurikulum yang mampu mengurangi intervensi dari pemerintah.

ISLAM DI PHILIPINA DAN PERJUANGAN MELAYU MUSLIM MENUNTUT OTONOMI

Masyarakat Melayu-Muslim Moro merupakan kelompok minoritas di Philipina (muslim hanya 5% dan Kristen 94%, sisanya lain-lain). Kebanyakan komunitas muslim hingga sekarang mendiami provinsi-provinsi di Philipina bagian Selatan, yaitu Kepulauan Mindanao, Sulu, basilan, Palawan, Balabac, tawi-tawi, Catabato, Lanao Selatan dan bahkan ada juga di jantung kota Manila Philipina antara lain di Quiapo. Bila dilihat dari kelompok etnik, maka Melayu-Muslim Moro terdiri dari Suku Maguindanao, Marano, Iranos, Sangir, Kalagon, Tausog dan Samal. Berdasarkan catatan sejarah bahwa Melayu-Muslim Moro sering terlibat dalam perjungan melawan kekuatan-kekuatan asing seperti Spanyol, Amerika Serikat, Jepang dan suku lain di Filipina sendiri sampai terbentuknya pemerintahan Philipina yang berpusat di bagian Utara.

 Islam masuk ke wilayah Philipina Selatan khususnya kepulauan Mindanao dan Sulu pada tahun 1380 M. seorang tabib dan ulama Arab bernama Syarif Aulia Karim al Makhdum dan Raja Baginda tercatat sebagai orang pertama yang menyebarkan Islam di kepulauan tersebut. Menurut sejarah, Raja Baginda adalah pangeran dari Minangkabau Sumatera Barat (kerajaan Pagaruyung). Ia tiba di kepulauan Sulu sepuluh tahun setelah berhasil mendakwahkan Islam di kepulawan Zamboanga dan Basilan. Atas hasil kerja kerasnya juga akhirnya Kabungsuan Maguindanao, Raja terkenal dari Maguindanao memeluk Islam. Dari sinilah Islam di wilayah ini dirintis. Pada masa itu sudah dikenal sistem pemerintahan dan kodifikasi hukumnya yaitu maguindanao Cole of law atau Luwaran yang didasarkan atas Minhaj dan fathul al-Qareeb, Taqreeb al-Intifa dan Mir’atu al-Thulab. (Najib Saleebi : 34).

 Sejak masuknya Spanyol ke Philipina pada tanggal 16 Maret 1521, penduduk pribumi muslim telah mencium adanya maksud lain dibalik ekspedisi ilmiah Ferdinand de Magelhans. Ketika kolonial Spanyol menaklukkan wilayah Utara dengan mudah dan tanpa perlawanan berarti, tidak demikian halnya dengan wilayah Selatan, Sulu, Mindanao, Cotabato, dan Lanao Selatan. Mereka menemukan penduduk wilayah Selatan melakukan perlawanan sangat gigih, berani dan pantang menyerah. Tentara kolonial Spanyol harus bertempur mati-matian untuk mencapai Mindanao-Sulu (Kesultanan Sulu takluk dengan Spanyol tahun 1876 M). mereka juga menghabiskan lebih dari 375 tahun masa kolonialisme dengan perang berkelanjutan melawan kaum muslim. Walaupun demikian, kaum muslim tidak pernah dapat ditundukkan secara total. Minimal semangat juang, kultur dan agama mereka.

Masa kolonial Spanyol menerapkan politik devide and rule (pecah belah dan kuasai) serta mision sacre (misi kristenisasi) terhadap orang-orang Islam. Bahkan orang-orang Islam distikmatisasi (diberi julukan yang berkonotasi buruk) yaitu sebagai “moor” (Moro), artinya orang yang buta huruf, jahat tidak bertuhan dan tukang bunuh. Padahal perlawanan bangsa Moro melawan penjajah itu dalam kerangka jihad fisabilillah. Perjuangan menentang kolonialis adalah perlawanan untuk melindungi integritas teritoral dan independensi (dar al-Islam) di mana Mindanao dan Sulu adalah wilayah kekuasaan Melayu Muslim. Sejak saat itu julukan Moro melekat pada orang-orang Islam.

 Kegagalan Spanyol dalam menundukkan Mindanao dan Sulu tetap menjadi bahan perbincangan koloni ini. Bahkan mereka menganggap kedua wilayah itu merupakan bagian dari teritorialnya. Secara tidak sah dan tidak bermoral Spanyol kemudian menjual Filipina kepada Amerika Sarikat seharga UUS 20 juta pada tahun 1898 M melalui Traktat Paris. Amerika datang ke Mindanao dengan menampilkan diri mereka sebagai seorang sahabat baik dan dapat dipercaya. Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Traktat Bates tanggal 20 Agustus 1898 M, isinya AS menjanjikan kebebasan beragama; kebebasan mengungkapkan pendapat dan kebebasan pendidikan bagi bangsa Moro. Namun Traktat tersebut hanya taktik mengambil hati orang-orang Islam agar tidak memberontak.

Amerika menjadikan Mindanao dan Sulu disatukan mejadikan wilayah Provinsi Moroland dengan alasan untuk memberadabkan (civilizing) rakyat Mindanao dan Sulu tahun 1903. pada tahap selanjutnya tercatat pertempuran antara kedua belah pihak. Teofisto Guingona mencatat antara tahun 1914 – 1920M terjadi 19 kali pertempuaran. Kemudian antara tahun 1898–1902M, pada dasarnya Amerika ternyata sedang berusaha untuk membebaskan tanah dan hutan di wilayah tersebut untuk keperluar ekspansi para kapitalis. Kemudian antara tahun 1903 – 1913M dihabiskan Amerika utuk memerangi berbagai kelompok etnis bangsa Moro yang menentang mereka. Sejak tahun 1920-an itulah – kecuali Lanao yang gubernurnya orang Amerika – seluruh gubernur di provinsi-provinsi Muslim seperti Sulu, Zamboanga dan Cotabato dikuasai oleh orang-orang Kristen. Lalu muncul perlawanan terorganisir dari masyarakat Muslim Moro yang terekspresikan dalam perjuangan dengan istilah Jihad.

 Amerika mengubah strategi dengan menerapkan penjajahan melalui pendidikan dan pendekatan persuasif. Keinginan Amerika untuk memasukkan kaum muslim ke dalam arus utama masyarakat Philipina di Utara dan pada tahap selanjutnya kaum muslim mampu berasimilasi ke dalam tradisi dan kebiasaan orang-orang Kristen Utara. Seiring dengan semakin melemahnya kekuasaan politik para Sultan di Mindanao dan Sulu kemudian selanjutnya berpindahnya kekuasaan secara bertahap ke Manila.

 AS yang sangat kapitalis membuat kebijakan seperti Land Registration Act no. 496 (1902) yang menyatakan keharusan pendaftaran tanah dalam bentuk tertulis ditandatangani dan di bawah sumpah. Kemudian hukum tanah Philipine Commission Act no. 718 tanggal 4 April 1903M, yang menyatakan hibah tanah dari para Sultan, Datuk atau Kepala Suku Non-Kristen sebagai tidak sah, jika dilakukan tanpa ada wewenang atau izin dari pemerintah.

Demikian pula Land Act no.296 diberlakukan 7 Oktober 1903M, yang menyatakan semua tanah yang tidak didaftarkan sesuai dengan Land Registration Act no 496, maka status tanah tersebut adalah tanah negara. Kemudian ada pemberlakuan hukum yang sangat memberatkan lagi, yaitu The Mining Law of 1905 yang menyatakan bahwa semua tanah negara di Philipina sebagai tanah yang bebas terbuka untuk dieksplorasi. Pada prinsipnya ketentuan hukum tentang tanah tersebut merupakan legalisasi penyitaan tanah-tanah kaum muslim (tanah adat dan tanah ulayat) oleh pemerintah kolonial AS.

Kemudian muncul pemberlakukan Quino-Recto Collonialization Act no. 419 pada 12 Februari 1935M menandai upaya pemerintah Philipina yang lebih agresif untuk membuka tanah, menjajah Mindanao dan Sulu. Pemerintah berkonsentrasi pada pembangunan jalan dan survei-survei tanah negara, lalu pemerintah membuka pemukiman besar di Selatan untuk menampung ribuan pemukiman Kristen, dari Utara khususnya dibangun di Provinsi Cotabato lama. Bahkan senator Emanuel L. Quezon 1936–1944 M mengkampanyekan program pemukiman besar-besaran orang-orang Utara ke Selatan dengan tujuan menghancurkan homogenitas dan keunggulan bangsa Muslim Moro di Mindanao serta berupaya untuk mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat Philipina Utara secara umum.

 Dilihat dari segi politik, sebenarnya pada saat itu politik Philipina sedang bergeser ke arah yang banyak melibatkan peran Gereja yang berujung pada proses Kristenisasi di basis wilayah Melayu Muslim Moro. Fusi antara lembaga pemerintahan transisi dengan gereja ini, walaupun tidak nyata secara struktural, namun nampak bagaimana gereja Katolik telah banyak memainkan peran politik dengan mengatasnamakan integrasi nasional.

Pada tahun 1946 Philipina mendapatkan kemeredekaan dari Amerika Sarikat dengan nama Republik Philipina, yang diambil dari nama Philip II, seorang Raja Spanyol ketika memulai penjajahan di pulau itu pada abad ke-16. Namun kemerdekaan ini tidak banyak memberi arti bagi bangsa Moro. Karena hilangnya penjajah Amerika dari Philipina muncul penjajah baru Pemerintah Philipina.

 Perjuangan bangsa Moro pada periode ini memasuki babak baru dengan terbentuknya front perlawanan yang lebih terorganisir dan maju seperti Muslim Independent Movement (MIM) pada tahun 1968 M. Anshar el_Islam, Moro National Libration Front (MNLF) pada tahun 1971 M, Moro Islamic Libration Front (MILF), MNLF reformasi dan BMIF. Namun sayangnya gerakan perlawanan yang terorganisir ini memicu terpecahnya kekuatan bangsa Moro menjadi beberapa faksi yang akhirnya melemahkan mereka. Perjuangan muslim Moro secara garis besar dibagi dua :

1. Kelompok moderat, yang didukung oleh mayoritas penduduk berusaha mempertahankan diri sebagai masyarakat muslim, tetapi mereka mau masuk dalam sistem politik Philipina demi mencapai tujuan mereka dengan menggunakan cara-cara yang legal dan konstitusional. Mereka ikut juga berpartisipasi dengan pemerintah untuk menemukan penyelesaian damai terhadap masalah Muslim Moro. Kelompok pertama ini setuju dengan memperjuangkan otonomi.

2. Kelompok yang berusaha memperjuangkan kemerdekaan, dengan cara mencari perhatian dunia internasional, khususnya negara-negara Islam, tentang nasib mereka yang tertindas dan dijajah. Langkah lain adalah mereka melakukan perang grilya secara intensif dan sporadis untuk melemahkan Pemerintah Philipina yang berpusat di Utara.

 Tekanan makin gencar ketika Ferdinand Marcos berkuasa (1965-1986 M). Dibandingkan dengan masa pemerintahan semua Presiden Philipina dari Jose Rizal sampai Fidel Ramos, maka masa pemerintahan Ferdinand Marcos merupakan masa pemerintahan paling represif bagi bangsa Moro. Pembentukan Muslim Idependent Movement (MIM) pada tahun 1968 M dan Moro Libration Front (MLF) pada tahun 1971 tak bia dilepaskan dari sikap politik Marcos yang lebih dikenal dengan Presidential Prokalmation no. 1081 itu.

Pada tahun 1976 M, Pemerintah Philipina dengan Melayu Muslim Moro – dalam hal ini diwakili oleh Moro National Libration Front (MNLF) pimpinan Nur Misuari yang berideologikan Nasionalis-Sekuler – menandatangani hasil kesepakatan dari Tripoli Agreement. Intinya pemerintah menciptakan kesatuan politik untuk memperkuat pemerintah lokal untuk mencapai bangsa yang mandiri dan otonom. Fungsinya antara lain ; pertama, mendorong tercapainya perdamaian dan kestabilan kedua belah pihak. Kedua, menempatkan kembali orang-orang yang sebelumnya menyingkir ke tempat lain agar kembali ke wilayahnya semula. Dan ketiga, mempercepat pembangunan wilayah di bidang sosial ekonomi.

 Perjuangan Melayu-Muslim Moro selanjutnya, MLF sebagai induk perjuangan bangsa Moro akhirnya terpecah. Pertama, Moro National Libration Front (MNLF) pimpinan Nurululhaj Misuari yang berideologikan Nasionalis-Sekuler. Kedua, Moro Islamic Libration Front (MILF) pimpinan Selamat Hasyim, seorang ulama yang murni berideologikan Islam dan bercita-cita mendirikan negara Islam di Philipina Selatan. Namun dalam perjalanannya, ternyata Moro National Libration Front (MNLF) pimpinan Nurululhaj Misuari mengalami perpecahan kembali menjadi kelompok MNLF reformasi pimpinan Dimas Pundato tahun 1981M, dan kelompok Abu Sayyaf pimpinan Abdurazak Janjalani tahun 1993M. Tentu perpecahan ini memperlemah perjuangan Bangsa Moro secara keseluruhan akibat terserak-seraknya kekuatan muslim.

 Kebijakan Pemerintah Philipina dari periode satu dengan yang lain pada dasarnya tidak berubah, yaitu ; Pertama, pemerintah masih memegang pandangan kolonial yaitu “Moro yang baik adalah Moro yang mati”. Kedua, kaum muslim adalah warga negara kelas dua di Philipina. Ketiga, kaum muslim adalah penghambat pembangunan. Keempat, masalah mengintegrasikan mereka dalam arus utama (mainstream) di tubuh politik nasional (Abhoun Lingga : 9-11). Karena itu untuk menyelesaikan masalah Moro, Pemerintah Manila mengambil kebijakan strategis sebagai berikut :

1. Kebijakan “cari dan hancurkan” (search and destroy policy) atau militerisasi. Kebijakan ini diterapkan dalam kasus-kasus kriminal yang dilakukan oleh orang Muslim Moro. Dan ini dilakukan tanpa memperhatikan hak-hak sipil warga dan batas-batas konstitusional.

2. Kebijakan diskriminasi dan isolasi terhadap hak-hak bernegara, priveleges, penugasan penunjukkan, perwalian dan lain-lain. Ini dapat dilihat dari tidak adanya warga muslim yang menduduki jabatan strategis di tubuh Pemerintahan Philipina.

3. Kebijakan pemusnahan seperti pembunuhan membabi-buta dan pembantaian penduduk sipil sebagaimana yang terjadi dalam pembantaian Kawit, Jabidah, Masjid Mannili, pembakaran Kota Jolo.

4. Kebijakan pemerintah untuk memindahkan orang-orang Kristen dari Luzon dan Provinsi Visayan ke daerah muslim serta mengubah komposisi populasi dan demografi di wilayah muslim tersebut. Hal ini pernah terjadi di Kota General Santos, Wao, Lanao del Sur, Edcor de Lanao del Norte.

5. Kebijakan memecah belah, misalnya pemimpin Muslim Moro seringkali diadu-domba satu sama lain. Langkah-langkah lain dengan cara pemecahan dan pembaginan provinsi serta unit politik muslim. Kebijakan ini semakin memarginalkan posisi muslim, baik secara politik maupun ekonomi.

6. Kebijakan membujuk Muhajidin Moro. Melalui kebijakan ini para Mujahidin dibujuk untuk turun gunung, meneyerahkan senjata mereka dan tinggal di kota. Selama ini kebijakan tersebut telah berhasil mengurangi secara drastis kekuatan Moro National Libration Front (MNLF).

ISLAM DI INDOCINA

A.     MYANMAR

1.      NEGARA MYANMAR

Republik Persatuan Myanmar (juga dikenal sebagai Birma, disebut "Burma" di dunia Barat) adalah sebuah negara di Asia Tenggara.Negara seluas 680 ribu km² ini telah diperintah oleh pemerintahan militer sejak kudeta tahun 1988.Negara ini adalah negara berkembang dan memiliki populasi lebih dari 50 juta jiwa.Ibu kota negara ini sebelumnya terletak di Yangon sebelum dipindahkan oleh pemerintahan junta militer ke Naypyidaw pada tanggal 7 November 2005.[1]

Agama Islam di Negara ini adalah agama minoritas karna hanya terdapat 4% dari total keseluruhan agama yang ada di Myammar.Di Myanmar sendiri,terdiri atas banyak etnik dan Rohingya adalah grup etnis yang kebanyakan beragama Islam di Negara Bagian Rakhine Utara di Myanmar Barat. Populasi Rohingya terkonsentrasi di dua kota utara Negara Bagian Rakhine (sebelumnya disebut Arakan).

2.      SEJARAH MASUKNYA ISLAM         

Islam sampai ke Myanmar melalui banyak jalan yaitu, para pedagang Arab muslim menetap di garis pantai selama abad pertama hijriyah (ke 7 M) atau sesudahnya, mula mula di atas pantai Arakan, dan kemudian ke selatan. Kemudian disusul oleh komunitas india dan malaysia (melayu) yang telah efektif dalam menyebarkan agama islam. Akhirnya para pengungsi dari Yunan pada abad ke 19 menetap di utara Negara itu.Negara muslim pada saat itu didirikan di Arakan ketika Sultan Bengal yang Muslim Nasiruddin Mahmud Shah (1442-1459 M) membantu raja Sulaiman Naramitha membangun negara Mrauku yang muslim.

Pemerintahan muslim berlangsung beberapa abad di Arakan dan meluas ke selatan sejauh Moulmein selama pemerintahan Sultan salim Shah Razagri (1593-1612 M). Pada saat itu bahasa Persia merupakan bahasa baku negara muslim Arakan. Ibukotanya Myohaung.
Pada 1784 Myanmar yang pengikut budha menaklukan negara muslim, diikuti antara 1824 dan 1826 oleh Inggris. Maka pada saat Myanmar merdeka pada 1948, Arakan dimasukkan kedalam wilayah kekuasaan negara Myamnar.

a. Proses Islamisasi

Islam masuk ke Myanmar khususnya wilayah Arakan adalah pada abad ke-1 H/7 M yang dibawa oleh para pedagang Arab yang datang ke Akyab, ibu kota Arakan. Namun Muslim di Arakan dalam proses islamisasi memakan waktu yang lama untuk mewujudkan suatu kekuasaan, mereka baru dapat mendirikan Negara Islam Arakan pada abad ke-8 H/14 M. Proses penyebaran Muslim dari pantai Arakan kemudian lanjut ke selatan dan masuknya Islam ke Myanmar tidak hanya dibawa oleh para pedagang Arab, Muslim Malaysia dan India juga mempunyai peranan yang penting dalam penyebaran Muslim di Myanmar.

Kekuasaan Islam di Arakan berjalan lebih kurang selama 350 tahun dengan 48 orang sultan yang memerintah silih berganti,hingga dijajah oleh Burma pada tahun 1784 dan penjajahan ini berlanjut dengan diambil alih oleh British pada tahun 1822. Pada tahun 1880-an orang-orang Islam di India berbondong-bondong hijrah ke Myanmar, sehingga jumlah Muslim semakin meningkat di Myanmar.

Pada tahun 1948 British memberikan kemerdekaan kepada Myanmar, dengan demikian Arakan daerah kekuasaan Islam menjadi daerah kekuasaan Myanmar.Hal ini membuat Muslim tidak senang, karena mereka diperlakukan secara kejam oleh pemerintah bahkan kewarganegaraan mereka dinafikan.Kondisi ini telah membuat Muslim menuntut agar mereka diberi otonomi untuk menjalankan pemerintahan sendiri.

b. Generasi Pertama Muslim Myanmar

Generasi awal Muslim yang datang ke delta Sungai Ayeyarwady Burma, yang terletak di pantai Tanintharyi dan di Rakhine bermula pada abad ke 9, sebelum pendirian Imperium pertama Burma pada tahun 1055 AD oleh Raja Anawrahta dari Bagan. Keberadaan orang-orang Islam dan da’wah Islam pertama ini didokumentasikan oleh para petualang Arab, Persia, Eropa, dan Cina abad ke 9.Orang-orang Islam Burma merupakan keturunan dari orang-orang Islam yang menetap dan kemudian menikahi orang-orang dari etnis Burma setempat.Orang-orang Islam yang tiba di Burma umumnya sebagai pedagang yang kemudian menetap, anggota militer, tawanan perang, pengungsi, dan korban perbudakan. Bagaimanapun juga , ada diantara mereka yang mendapat posisi terhormat sebagai penasehat raja, pegawai kerajaan, penguasa pelabuhan, kepala daerah, dan ahli pengobatan tradisional.

Muslim Persia tiba di utara Burma yang berbatasan dengan wilayah Cina Yunnan sebagaimana tercatat pada Chronicles of China pada tahun 860. Orang-orang Islam Burma kadang-kadang di sebut Pathi, sebuah nama yang dipercayai berasal dari Persia. Banyak perkampungan di utara Burma dekat dengan Thailand tercatat sebagai penduduk Muslim, dengan jumlah orang-orang Islam yang sering melebihi penduduk lokal Burma. Dalam sebuah catatan,

Pathein dikatakan mendiami Pathis, dan pernah dipimpin oleh Raja India Muslim pada abad ke 13.Para pedagang Arab juga tiba di Martaban, Margue, dan ada pula perkampungan Arab di kepulauan Meik.

Selama pemerintahan Raja Bagan Narathihapate (1255-1286), pada masa perang pertama orang Cina dan Burma, Muslim Tartar Kublai Khan menyerang Kerajaan Kafir dan menduduki wilayah hingga ke Nga Saung Chan. Pada tahun 1283, Kolonel Nasruddin dari Turki menduduki wilayah hingga ke Barnaw (Kaungsin). Orang Turki (Tarek) disebut Mongol, Manchuria, Mahamaden atau Panthays.

c. Muslim Setelah Kemerdekaan Myanmar

Setelah Myanmar merdeka dari British pada tahun 1948, pemerintah Myanmar senantiasa waspada terhadap kedudukan Muslim yang penting di ibu kota Negara. Kemudian Muslim juga banyak yang mempunyai jabatan penting di pemerintahan disamping keterlibatan mereka dalam urusan perniagaan yang membuat Muslim memperoleh kemewahan dari hasil perdagangan.Hal ini telah melahirkan sentimen bagi pemerintah Myanmar dan akhirnya terjadilah kontroversi antara Muslim dengan orang Myanmar yang berakibat banyaknya nyawa orang-orang Islam yang menjadi korban.

Rasa sentimen yang begitu mendalam juga menyebabkan munculnya tindakan keganasan dari pemerintah Myanmar terhadap orang Muslim tanpa perikemanusiaan. Tahun 1930-an merupakan permulaan era kemelaratan dan penindasan bagi orang-orang Islam di Myanmar. Beberapa serangan kejam telah dilakukan terhadap Muslim pada tahun 1931 sampai 1938 dan serangan yang paling ganas serta kejam telah terjadi di Yangon dan Mandanay. Di perkirakan dalam peristiwa tersebut sebanyak 200 orang Muslim terbunuh akibat keganasan tentara Myanmar.

Tanah-tanah Muslim dirampas, pemerintah dengan masyarakat Buddha juga menindas masyarakat Islam dengan memeras uang dan memaksa mereka memberi opeti serta memenjarakan mereka dengan sewenang-wenang.Sebagian umat Islam di usir dan tidak boleh kembali kekampung halamannya.Menjelang tahun 1971 dan tahun-tahun berikutnya, kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap Muslim terus meningkat tajam. Pada tahun 1977 pemerintah Myanmar melancarkan Operasi Raja Min yang juga dikenal dengan Operasi Naga Min, yaitu operasi benci untuk memeriksa semua penduduk dan mengklasifikasikan mereka kepada dua kategori, yaitu penduduk Burma dan rakyat asing.

Orang-orang Buddha mulai di tempatkan di daerah-daerah Muslim dan mesjid-mesjid dibakar, gedung-gedung perniagaan milik orang-orang Islam di kota Akyab juga dibakar. Orang-orang Islam diejek, dipukul dan dibunuh sewenang-wenang, wanita-wanita diperkosa serta sebagian besar dipaksa menikah dengan tentara Myanmar yang beragama Buddha. Kondisi yang lebih parah lagi pada tahun 1964 orang Muslim tidak dibenarkan lagi melaksanakan ibadah haji, walaupun pada tahun 1980 kebijakan itu dicabut tetapi perbelanjaannya sangat mahal dan terpaksa melalui berbagai prosedur yang sangat rumit.

d. Perlawanan Muslim

Perlakuan pemerintah Myanmar yang tidak baik terhadap Muslim telah membangkitkan semangat Muslim untuk melakukan pemberontakan dan perlawanan terhadap pemerintah Myanmar.Apalagi keinginan otonomi tidak mendapat sahutan dari pemerintah yang sangat kejam, semakin membuat Muslim sadar karena mereka sudah diotak atik oleh pemerintah sesuai seleranya. Puncak perlawanan Muslim terjadi pada tahun 1948 berlanjut sampai tahun 1954 yang dikenal dengan Pemberontakan Mujahid yang dipimpin oleh Kasim. Namun Kasim akhirnya tertangkap, tetapi perjuangan umat Islam terus berjalan sampai tahun 1961 dalam memperjuangkan kemerdekaan dari pemerintah.

Perjuangan yang pada mulanya sempat memudar akhirnya pada dekade 1970-an dan 1980-an kembali aktif. Semenjak itu, perlawanan umat Islam tidak henti-hentinya terhadap pemerintah yang selalu bertindak zalim terhadap umat Islam. Kemudian semenjak tahun 1980, Muslim dari daerah lain dipaksa keluar dari Myanmar dengan penganiayaan yang tidak kalah pelaknya dan ribuan Muslim lari ke Thailand dan Malaysia.

B.     KAMBOJA

1.      NEGARA KAMBOJA

Kamboja terletak di bagian Timur Asia, berbatasan dengan Thailand dari arah utara dan barat, Laos dari arah utara dan Vietnam dari arah timur dan selatan. Luas negara ini 181.055 Km² dengan jumlah penduduk 11.400.000 jiwa, 6% beragama Islam dan mayoritas beragama Budha serta minoritas beragama Katholik.

2.      SEJARAH MASUKNYA ISLAM

Beberapa ahli sejarah beranggapan bahwa Islam sampai di Kamboja pada abad ke-11 Masehi.Ketika itu kaum muslimin berperan penting dalam pemerintahan kerajaan Campa, sebelum keruntuhannya pada tahun 1470 M, setelah itu kaum muslimin memisahkan diri.

Sepanjang sejarah Kamboja baru-baru ini, kaum muslim tetap teguh menjaga pola hidup mereka yang khas, karena secara agama dan peradaban mereka berbeda dengan orang-orang Khmer. Mereka memiliki adat istiadat, bahasa, makanan dan identitas sendiri, karena pada dasarnya, mereka adalah penduduk asli kerajaan Campa yang terletak di Vietnam yang setelah kehancurannya, mereka hijrah ke negara-negara tetangga di antaranya Kamboja, ini terjadi sekita abad ke-15 Masehi.

3.      ISLAM DAN BANGSA KHMER

Pada permulaan tahun 1970-an, jumlah kaum Muslimin di Kamboja sekitar 700 ribu jiwa.Mereka memiliki 122 mesjid, 200 mushalla, 300 madrasah Islamiyyah dan satu markas penghafalan Al-Qur’an. Namun karena berkali-kali terjadi peperangan dan kekacauan perpolitikan di Kamboja dalam dekade 70-an dan 80-an lalu, mayoritas kaum Muslimin hijrah ke negara-negara tetangga.

Bagi mereka yang masih bertahan di sana menerima berbagai penganiayaan; pembunuhan, penyiksaan, pengusiran. Termasuk juga penghancuran masjid-masjid dan sekolahan, terutama pada masa pemerintahan Khmer Merah.Merek dilarang mengadakan kegiatan-kegiatankeagamaan.

Hal ini dapat dimaklumi, karena Khmer Merah berfaham komunis garis keras, mereka membenci semua agama dan menyiksa siapa saja yang mengadakan kegiatan keagamaan, Muslim, budha ataupun lainnya. Selama kepemerintahan mereka telah terbunuh lebih dari 2 juta penduduk Kamboja, di antaranya 500.000 kaum Muslimin, di samping pembakaran beberapa masjid, madrasah dan mushaf serta pelarangan menggunakan bahasa Campa, bahasa kaum Muslimin di Kamboja.

Baru setelah runtuhnya pemerintahan Khmer Merah ke tangan pemerintahan baru yang ditopang dari Vietnam, secara umum keadaan penduduk Kamboja mulai membaik dan kaum Muslimin yang saat ini mencapai kurang lebih 45.000 jiwa dapat melakukan kegiatan keagamaan mereka dengan bebas, mereka telah memiliki 268 masjid, 200 mushalla, 300 madrasah Islamiyyah dan satu markas penghafalan Al-Qur’an.

4.      NASIB MUSLIM KAMBOJA

            Kamboja pernah mengalami suatu kejadian yang mengguncang panggung sejarah umat Islam , baik menyangkut politik maupun ekonomi. Dominasi kaum Muslim dalam perdagangan dan upaya penyiaran Islam yang amat gencar dilakukan di daerah ini membantu memfasilitasi naiknya pamor kelompok Muslim di kerajaan Kamboja. Di Kamboja , peranan dan pengaruh kaum Muslim lebih besar karena beberapa abad sebelumnya di Champa yane kemudian bergabung dengan kerajaan Kamboja pernah terdapat kesultanan Muslim.²

            Penduduk Muslim Kamboja , sebagaimana kaum Muslim lain, bersifat kosmopolitan. Mungkin karena faktor inilah yang kemudian menjadikan penguasa Kamboja masuk Islam di awal abad ketujuhbelas.

            Masuk Islamnya penguasa Kamboja ini lebih memperkuat posisi dominasi masyarakat Muslim di Kamboja; namun, seperti pengalaman Ayutthaya, ketidakstabilan hubungan internasional di wilayah ini memengaruhi posisi masyarakat Muslim di Kamboja. Mereka tidak mampu mencapai posisi sebelumnya, dan Islam tidak bisa memasuki elit penguasa sebagaimana di kerajaan lain di Asia Tenggara. Konspirasi dikalangan istana negara mengakhiri kekuasaan islam yang singkat di Kamboja. Nasib kaum Muslim yang berubah dengan cepat itu merupakan akibat dari serangan gencar yang dilakukan Eropa yang kemudian mengakhiri dominasi kaum Muslim di Asia Tenggara.

Dalam tragedi yang lebih tragis, ketika Rezim Pol Pot yang telah mengusir penduduk kota besar, menghancurkan pagoda-pagoda, masjid-masjid, bank-bank serta tempat-tempat bisnis dan membantai kaum intelektual. Khmer Merah merusak seluruh infrastuktur Kampuchea, mulai dari orang terpelajar dan intektual , kemudian menyerang bangunan-bangunan serta semua instasi lainnya yang dibutuhkan bagi kehidupan negeri ini. Dalam penghancuran ini orana-orang muslimlah yang paling menderita.

            Muslim Kamboja dalam acara yang tertutup, mendapat bantuan dari Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank IDB) yang digunakan semata-mata untuk kaum Muslim yang menderita kekurangan bahan pokok dalam segala sektor. 

Dari sebuah laporan statistik mengenai penduduk yang melek huruf di Kamboja pada tingkat sekolah dasar tercatat 1.304.225 anak yang 761.811 diantaranya duduk di tahun pertama. Usaha ini yang baru dimulai pada 1975 tergolong sangat membanggakan , mengingat buku-buku pelajaran sekolah ditulis tangan oleh sekelompok guru untuk semua tingkat pendidikan.

            Namun, di bawah rezim Pol Pot sekolah-sekolah ditutup atau ditinggalkan dan bantuan serta bahan pelajaran sekolah dimusnahkan. Tak ada anak yang bersekolah. Anak – anak yang berusia 6-10 tahun tak pernah sekolah dan semuanya duduk di tahun pertama sekolah mereka. Bersama mereka terdapat juga mereka yang berusia 10-15 tahun; artinya, mereka yang pernah bersekolah selama 1,2,3, atau 4 tahun, tetapi telah keluar. Oleh karena itu, mereka telah lupa pada pelajarannya.

Dalam iklim yang tertekan dan tertindas, telah muncul pemimpin yang sadar akan perlunya pembebasan kaum Muslim di Kamboja. Salah seorang pemimpin komunitas Muslim, yakni Dr. Abdul Kayoun yang mewakili kaum minoritas ini duduk di badan tertinggi , yaitu Front Persatuan Nasional. Teman seperjuangannya , Al-Taman Ibrahim, alumnus Universitas Al-Azhar, Kairo serta Mohammad Wan-Wan yang bertanggung jawab atas urusan agama dalam Front Persaudaraan nasional Nasional itu terus berjuang untuk pembebasan kaum Muslim disana. Gambaran lengkap mengenai situasi komunitas islam yang sangat menderita di bawah rezim kolonial, Sihanouk, Lon Nol dan Pol Pot terdahulu ,strukturnya, para pemimpinnya serta orang-orang militannya , banyak nama –nama para penentang yang tewas sebagai syuhada bagi Islam dalam berbagai rezim.

            Penduduk Muslim di Kamboja berkisar 800.000 orang, tetapi lebih dari 70% diantaranya telah terbantai. Dari 113 masjid, hanay 20 yang tertinggal, sedangkan yang lainnya telah dimusnahkan. Bahkan kedua puluh masjid tadi setelah diperbaiki, diruntuhkan pula. Para mantan pemimpin agama yang di bantai seperti Mufti Haji Abdullah, dibanati juga seperti Hagi Slimane Chekri dan Haji Slimane Fekri.   

            Lebih dari 300 guru terlibat dalam pengajaran agama kepada para anggota komunitas. Ada beberapa syeikh yang terkenal , sembilan pemegang diplomaAl-Azhar, lima dari universitas Islam Madinah yang lainnya mendapat pendidikan di Universitas Al-Mohammadiyah di Kelantan, Malaysia, dan ada juga beberapa orang yang dididk di India. Dari semua ini , hanya 38 orang yang masih hidup , sisanya telah dibunuholeh rezim Pol Pot ; dan dari lulusan Al-Azhar hanya dua orang saja yang tertinggal.

            Ada pula masjid yang didirikan tahun 1813 , tetapi dibangun kembali dan diperbaiki 60 tahun yang lalu. Sekitar 40 sampai 50 jamaaah berkumpul untuk menunaikan shalat harian. Pada hari-hari jumat masjid ini penuh sesak dan banyak yang harus shalat di pekarangan. Masjid hanya memiliki satu Al-quran berbahasa Arab.

            Negeri Kamboja ini sebelumnya mempunyai 500 orang dokter, tapi hanya 40 orang yang masih hidup.

            Tempat pembantaian oleh Pol Pot yaitu di kamp pembantaian di Toul Sleng.Kamp ini terletak dalam sebuah gedung bekas sekolah menengah atas yang dahulu mempunyai 2000 murid, kemudian diubah oleh Pol Pot menjadi sebuah tempat untuk penyiksaan,penjara dan kuburan.

            UNICEF pada 1979, telah mengoordinasikan semua kegiatan PBB dengan menugaskan delapan orang pakar. Wakil FAO membantu menhidupkan kembali kegiatan pertanian. Komisi tinggi untuk pengungsi mengarahkan tiga pakar yang bertanggung jawab untuk menerima dan menempatkan kembali pada pengungsi yang kembali ke negeri ini. 185.000 pengungsi kembali dari Thailand, 115.000 dari Vietnam dan 20.000 dari Laos. Dari jumlah 320.000 ini, sekitar 20% adalah Muslim.

            Meskipun komunitas Islam menderita akibat pemusnahan terencana yang besar-besaran selama periode dari tahun 1975 hingga Januari 1979, kini para anggota komunitas ini  bebas melaksanakan kewajiban agamanya dan pemerintah sekarang ini sedang berupaya dengan sungguh-sungguh untuk memberikan mereka perwakilan di semua tingkat.

Mayoritas Muslim berasal dari etnis Cham. Sulit memastikan kapan Cham mulai mengenal Alquran. Islam memasuki masyarakat Cham diperkirakan pada periode Dinasti Zoong di Cina (960-1280). Komunitas Muslim Cham sudah ada pada abad ke X. Tampaknya melalui hubungan dengan orang-orang melayu lah Cham menjadi Muslim. Cham, setelah kejatuhan negeri pada tahun 1470 , menyaksikan sebagian anggota komunitas mereka mengungsi ke Kamboja di mana mereka semua adalah Muslim.

            Masih tersisa , fenomena kepemimpinan dan hierarki keagamaan di kalangan Muslim Kamboja terdiri dari seorang kepala kerohanian bagi seluruh komunitas yakni Mufti. Di bawahnya terdapat tiga penanggung jawab administrasi yaitu tuan kalik, vadjak dan tuan pake. Di bawahnya lagi , di tingkat masjid terdapat hakim (atau ke vat), dan imam. Khatib bertugas menbacakan doa-doa dan memimpin jemaah, sedangkan bilal bertanggung jawab atas ketertiban agama. Namun demikian, perlu diketahui surut ke belakang, ada hasil penelitian yang menggambarkan tentang bagaimana sesungguhnya Islam hidup berdampingan dengan sesama non-Muslim (Buddhis), dan pemahaman  mereka tentang Islam sebagaimana dituturkan oleh Aymonier, bahwa tahun 1891 , diketahui hubungan antara umat Muslim dengan pendeta-pendeta cukup baik. Menurut beliau , orang-orang Muslim terpisah dari dunia Islam , akibatnya mereka tidak memiliki semangat untuk menyebarkan agama mereka. Praktik-praktik keagamaan mereka melemah , hukum-hukum kesucian tidak dipatuhi dan sembahyang lima waktu hanya dikerjakan pada hari jumat dan pada bulan Ramadhan. Usaha mempelajari Alquran berkurang . mereka tetap meminum alkohol (Aymonier,1891:79-80). Ner (1941) yang menulis sesudah itu merasakan orang-orang Muslim tidaklah merupakan merupakan orang-orang Islam yang benar-benar. Mereka masih memegang sebagian kepercayaan pra-Islam, dan juga mengambil sebagian dari kepercayaan dan praktik-praktik kelompok-kelompok tetangga mereka. Ner melihat mereka tidak mengerjakan sembahyang lima waktu dan juga tidak mematuhi larangan memakan daging babi dan minuman alkohol. Bagaimanapun mereka tetap mengakui tokoh-tokoh makhluk halus dari agama Islam. Malah orang-orang non muslim pun mempunyai sikap hormat pada Allah SWT. Orang – orang Muslim Kham juga mempunyai kepercayaan pada Muhamad dan inkarnasi dari Porathulak (Rasul Allah , salah satu Nabi). Mereka juga percaya kepada Jiburailak(Jibril) yang telah dicipta oleh Muhammad dan Pohaova(Hawa) dan Po Adam, yang keduanya dicipta oleh Ovlah. (Aymunier , 1891: 40-47). Untuk lebih jelas baca tulisan Lucian M.Hanks dan Jane Richardson hanks, dalam Berita Antropologi ,loc.cit., hlm. 124.

            Upacara- upacara Islam dilaksanakan dan dihormati; bulan Ramadhan (boulan Oek) dan bulan Haji (boulan Cek Hadjih) serta bulan Tuhan (olan Ovlah). Melut suatu upacara pengkhitanan anak-anak , serta tamat Alquran , suatu ritual yang lain untuk menghormati orang-orang yang telah menamatkan membaca Alquran sampai sekarang tetap dilaksanakan.¹⁶

            Keterangan mengenai pemusnahan besar-besaran yang terencana dari pihak Khmer Merah ini agaknya kurang lengkap dan berbias. Sekalipun begitu, jelaslah bahwa antara dua pertiga hingga tiga perempat Muslim dibunuh secara individual ataupun kolektif hanya karena mereka beragama Islam.¹⁷

            Pembunuhan massal yang sistematis terhadap kaum muslim di Kamboja timbul dari rasa kebencian terhadap agama. Hal ini mungkin karena ternyata kepercayaan kepada Allah tak pernah dapak dirukunkan dengan kepatuhan yang membuta kepada Angkar , organisasi tertinggi Khmer Merah.

            Meskipun umumnya mereka berasimilasi dengan penduduk Khmer lainnya yang pada dasarnya Buddhis , bagian terbesar dari kaum Muslim Cham tinggal di wilayah Tonle Sap dan di tepi Sungai Mekong. Mereka juga bermukim di provinsi Kampot dan sekitar ibukota. Kebanyakan mereka adalah nelayan, petani, dan peternak.   

            Dewasa ini mereka sedang berusaha memulai kembali kehidupan mereka. Pertama-pertama yang digarap dalam hal ini material , karena kebanyakan di antaranya hancur luluh. Perlahan-lahan mereka mendapatkan kembali sarana untuk menghidupi keluarga mereka dan komunitas mereka yang bercerai-berai , agar tetap hidup seperti orang-orang Khmer yang lain.

Meski merupakan bagian dari minoritas agama dan etnik sekaligus , orang Cham tidak berselisih dengan tetangga meraka yang beragama Budha. Kedua unsur ini hidup dengan selaras.

            Kelangsungan hidup komunitas Muslim Cham di Kamboja terjamin dalam milieu Budddhis yang secara tradisional bersikap toleran. Wajar saja bila komunitas Muslim Cham dan mayoritas Budddhis Khmer harus bersama-sama membuka halaman baru dalam sejarah negeri mereka. Namun, ada benarnya juga bahwa sejarah komunitas Muslim Cham akhir-akhir ini masih tetap tidak dikenal selain oleh beberapa pakar , dan bahwa ia patut dikenal lebih baik.  

C.     VIETNAM

1.      NEGARA VIETNAM

Vietnam berbentuk negara Republik Sosialis dan salah satu negara Asia Tenggara yang terletak di antara Kamboja dan Republik Laos di bagian barat dan Cina di bagian utara.

Adapun jumlah penduduknya mencapai 85 Juta jiwa, Ibu kotanya Hanoy, dan kota terbesarnya adalah Ho Chi Minh City atau Saigon (nama lama). Luas negaranya mencapai 329560 km2, dan terbagi pada 59 wilayah daerah dan 5 kota besar yang kesemuanya tunduk pada pemerintah pusat di kota Hanoy. Di antara kota-kotanya adalah Ho Chi Minh City atau Saigon, dan Haiv Onh.

Menurut sensus tahun 1999, 80.8% orang Vietnam tidak beragama.Keanggotan Islam Bashi dan Sunni biasanya diakreditasikan kepada etnis minoritas Cham, tetapi ada juga pengikut Islam lainnya di bagain Barat Daya Vietnam.Pemerintah Vietnam telah dikritik atas kekerasan beragama.Tetapi, berkat perbaikan tentang kebebasan beragama belakangan ini, pemerintah Amerika Serikat tidak lagi menganggap Vietnam sebagai Country of Particular Concern (negara yang ikut campur dalam bidang-bidang tertentu).

2.      SEJARAH MASUKNYA ISLAM

Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang penentuan tahun masuknya Islam ke Vietnam, namun mereka sepakat bahwa Islam telah sampai ke tempat ini pada adab ke 10 dan 11 Masehi melalui jamaah dari India, Persia dan pedagang Arab, dan menyebar antara jamaah cham sejak adanya perkembangan kerajaan mereka di daerah tengah Vietnam hari saat ini, dan dikenal dengan nama kerajaan Cham.

Tapi secara umum, Islam sudah mulai menyebar di daratan IndoCina itu pada zaman dinasti Tang di Cina sekitar tahun 618-907 M. Islam diperkenalkan oleh para saudagar muslm dunia yang berlayar sepanjang kota-kota tepi pantai. Hal yang telah diketahui dengan pasti bahwa Islam telah ada di Vietnam pada abad ke 11 M. Dengan ditemukannya 2 batu tulis (prasasti) yang berasal dari muslim Campa bertanggal awal tahun 11M. Kerajaan Campa ini telah berdiri sejak abad ke 2 sampai abad ke-17.

Kekuasaan kerajaan ini tembentang sepanjang pesisir pantai yang sekarang terletak di daerah Vietnam. Pada awal kedatangan Islam, hanya sedikit orang-orang Campa yang memeluk Islam. Akan tetapi ada tahun 1607 dan 1676, seorang Raja Campa memeluk agama Islam, yang menyebabkan banyak rakyatnya memeluk Islam juga. Selama berabad-abad, sedikit demi sedikit wilayah Campa dikuasai oleh bangsa Vietnam ( bangsa Vietnam ini awalnya bertempat tinggal didaerah pedalaman dekat dengan daerah Cina), sampai pada akhirnya pada abad ke-17, seluruh kekuasaan kerajaan Campa dikuasai oleh bangsa Vietnam. Akibat nya bangsa Campa tinggal di daerah pesisir pindah kedaerah yang sekarang terkenal degan nama Trengganu (Malaysia).

Pada awalnya Champa memiliki hubungan budaya dan agama yang erat dengan Tiongkok, namun peperangan dan penaklukan terhadap wilayah tetangganya yaitu Kerajaan Funan pada abad ke-4, telah menyebabkan masuknya budaya India.Setelah abad ke-10 dan seterusnya, perdagangan laut dari Arab ke wilayah ini akhirnya membawa pula pengaruh budaya dan agama Islam ke dalam masyarakat Champa.

            Di Vietnam ,umat muslim di pecah menjadi 3 ,yakni:

1. Kelompok pertama: Muslim cham, yang merupakan kelompok mayoritas.

2. Kelompok kedua: umat yang berasal dari suku-suku yang beragam, mereka adalah pedagang muslim yang datang dari negeri-negeri yang beragam kemudian menikah dari anak-anak negeri tersebut, seperti Arab, India, Indonesia, Malaysia dan Pakistan, dan jumlah mereka merupakan kelompok terbesar dari jumlah umat Islam secara keseluruhan.

3. Kelompok ketiga: muslim dari warga Vietnam asli, dan mereka adalah warga Vietnam yang masuk setelah berinteraksi dengan para pedagang muslim dan komunikasi secara baik, seperti kampng Tan Buu pada bagian kota Tan An, baik dengan masuknya warga kepada Islam atau mereka masuk Islam melalui pernikahan.

Terdapat 2 mahzab besar yang diikuti oleh muslim di Vietnam,yakni:

1.      Mazhab Sunni tersebar diseluruh penjuru negara kecuali dua tempat antara Tuan Han dan Ninh Thuan, dan mayoritas mereka menganut mazhab Syafi’i.

2.      Mazhab Bani tersebut di daerah Ninh Thuan dan Binh Thuan, dan mazhab ini tidak banyak dikenal oleh umat Islam di dunia; karena memiliki ciri khusus domistik dan memiliki pengaruh kuat warisan dari India yang banyak bertentangan dengan ajaran Islam yang benar.

D. LAOS

 1. NEGARA LAOS   

            Laos adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang berbatasan dengan Myanmar dan Cina di sebelah barat laut, Vietnam di timur, Kamboja di selatan, dan Thailand di sebelah barat. Dari Abad ke-14 hingga abad ke-18, negara ini disebut Lan Xang atau Negeri Seribu Gajah.

            Beribu kota Vientiane, Laos dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem pemerintahan komunis yang masih tersisa di dunia. Mayoritas penduduknya merupakan pemeluk Buddha Theravada.Karena itu, tak mengherankan kalau Laos merupakan negara dengan penduduk Muslim terkecil di Asia Tenggara.

 2. PENGUNGSI KAMBOJA

            Laos merupakan salah satu negara yang kaya dengan keberagaman etnis. Saat ini, jumlah penduduk Laos mencapai 6,2 juta jiwa. Setengah dari populasi penduduk Laos berasal dari etnis Lao atau yang dikenal masyarakat lokalnya sebagai Lao Lum. Selain mendominasi dari segi jumlah penduduk, mereka juga mendominasi pemerintahan dan komunitas masyarakat di Laos.

            Mereka yang berasal dari etnis ini memiliki hubungan kekerabatan dengan penduduk kawasan timur laut Thailand.Mereka berasal dari dataran rendah Mekong yang hidup mendominasi di Vientiane dan Luang Prabang.Secara tradisional, mereka juga mendominasi pemerintahan dan masyarakat Laos.

            Keberagaman etnis ini juga tampak pada komunitas Muslim di sana. Muslim Laos didominasi oleh para pendatang dari kawasan Asia Selatan dan juga Muslim Kamboja.Khusus untuk Muslim Kamboja, mereka adalah para pengungsi dari rezim Khmer.Mereka melarikan diri ke negara tetangga mereka, Laos, setelah pemimpin rezim, Pol Pot, menyerukan gerakan pembersihan massal etnis Kamboja Cham Muslim dari tanah Kamboja.

            Sebagai pengungsi, kehidupan mereka terbilang miskin.Selain itu, mereka mengalami trauma akibat pengalaman hidup di bawah tekanan rezimKhmer sejak 1975.Semua masjid di Kamboja dihancurkan.Mereka juga dilarang beribadah atau berbicara dalam bahasa Kamboja dan banyak di antara mereka dipaksa untuk memelihara babi.

            Sejarah pahit mengiringi kepergian Muslim Kamboja ke Laos.Mereka dipaksa makan rumput, sementara satu-satunya daging yang mereka dapatkan dari tentaraKhmer hanyalah daging babi yang diharamkan oleh Islam.

            Beberapa orang Kamboja, seperti mereka yang tinggal di Vientiane, kemudian melarikan diri dari kampung halamannya. Sementara itu, sisanya berhasil bertahan dengan cara menyembunyikan identitas etnis mereka dan juga keislamannya. Dari seluruh populasi Muslim Kamboja, diperkirakan tujuh puluh persennya tewas akibat kelaparan dan pembantaian.

            Kini, di Laos, diperkirakan ada sekitar 200 orang Muslim asal Kamboja. Mereka memiliki masjid sendiri yang bernama Masjid Azhar atau yang oleh masyarakat lokal dikenal dengan nama Masjid Kamboja. Masjid ini berlokasi di sebuah sudut di distrik Chantaburi yang berjarak sekitar 4 kilometer dari pusat kota Vientiane. Sebagai sebuah tempat ibadah, bangunan Masjid Kamboja ini memang terlihat sederhana sekali.Sebagian bangunan dinding masjid tampak belum selesai dipasang karena kendala pendanaan.

            Meski berjumlah sangat sedikit dan tergolong miskin, mereka teguh memegang agama.Umumnya, mereka adalah penganut Mahzab Syafii yang berbeda dengan komunitas Asia Selatan dan Di Vientiane menganut mahzab Hanafi.

3.      SEJARAH MASUKNYA ISLAM

Agama Islam pertama kali masuk Laos melalui para pedagang Cina dari Yunnan.Para saudagar Cina ini bukan hanya membawa dagangannya ke Laos, namun juga ke negara tetangganya, sepertiThailand dan Birma (Myanmar saat ini). Oleh masyarakat Laos dan Thailand, para pedagang asal Cina ini dikenal dengan nama Chin Haw.

Peninggalan kaum Chin Haw yang ada hingga hari ini adalah beberapa kelompok kecil komunitas Muslim yang tinggal di dataran tinggi dan perbukitan.Mereka menyuplai kebutuhan pokok masyarakat perkotaan.

Dari para pedagang tersebut, kemudian umat Islam di Laos berkembang dengan membangun tempat ibadah, seperti mendirikan masjid di negara Laos²⁰. Sebelum Islam masuk, sebenarnya telah ada etnis lain yang beradaptasi di negara Laos, seperti etnis Lao atau yang dikenal sebagai etnis Lao Lum, etnis tersebut yang mendominasi dari kuantitas jumlah penduduk serta selalu mendominasi dalam hal komunitas masyarakat dan dalam aspek pemerintahan.

Islam memasuki kebanyakan wilayah Asia selama abad pertama Hijriah. Inti komunitas muslim pertama dibangun oleh para pedagang Arab dan Persia, terutama para pelaut dari Arabia Selatan. Kenyataannya pengaruh Saudi Arabia Selatan tampak bahwa semua komunitas muslim di Lautan India dan lebih jauh lagi dari Afrika Timur sampai ke Indo-China pengikut mazhab syafi’i yang menjadi mazhab terpenting di Arabia Selatan²¹.Lebih jauh, banyak komunitas minoritas di negara-negara Asia kenyataannya dulu merupakan negara-negara muslim merdeka yang digabungkan secara paksa ke dalam entitas non-muslim yang lebih besar. Lebih dari itu, orang-orang muslim dianiaya di banyak negara Asia. ²²Dari perjalanan sejarah, umat muslim di Asia Tenggara rata-rata mencapai setengah abad terlepas dari empayer kolonial. Berdasarkan hitungan waktu, tentunya telah banyak peristiwa yang disaksikan oleh umat muslim Asia Tenggara sebagai suatu pengalaman empiris yang memiliki makna tersendiri bagi kehidupan masa depan.²³

Dari data berbeda, negara-negara Asia (yang bukan Arab) telah mengenal Islam sejak masa awal munculnya, melalui penaklukan-penaklukan besar yang telah dimulai pada masa khulafaur Rasyiddin. Kemudian berlanjut di masa Umayyah, hingga sampai ke negeri yang berada di belakang dua sungai dan negeri Sind. Penaklukan-penaklukan besar ini terjadi pada masa al-Walid bin Abdul Malik (86-96 H/705-715M). Dia telah menaklukan negeri yang berada di belakang dua sungai pimpinan Qutaibah bin Muslim di tengah penaklukan negeri Sind di bawah pimpinan panglima Muhammad Ibnul-Qasim.

                Ketika melihat latar belakang sejarah negara Laos, maka akan ditemukan pemahaman bahwa negara Laos dahulu berbentuk kerajaan yang dikelola oleh kerajaan Nanzhao, kemudian diteruskan kembali oleh kerajaan Lan Xang pada abad ke-14 hingga berkuasa sampai abad ke-18 dan sempat menguasai wilayah Thailand pada waktu itu, sempat juga wilayah kerajaan ini dikuasai oleh negara Perancis, serta akhirnya dikuasai juga oleh Jepang, yang kemudian memberikan kemerdekaan kepada kerajaan Laos pada tahun 1949.

4.  POLITIK ISLAM DI LAOS

Memahami peta politik Islam di Asia Tenggara tidak terlepas dari berbagai macam perkembangan yang terjadi di kawasan tersebut dalam membentuk suatu negara modern. Kajian ini adalah gambaran dalam mencerna pemahaman-pemahaman yang terjadi di ruang lingkup Asia Tenggara, khususnya mengenai peran dari politik Islam. Dalam bagian lain, politik Islam di Asia Tenggara juga mencerminkan beberapa aspek pola dinamis dari beragamnya perkembangan pemikiran Islam yang menyebar, sehingga Islam di dalam negara pada kawasan Asia Tenggara memiliki corak yang berbeda ketika bersentuhan dengan dasar-dasar negara tersebut.

Pembahasan politik Islam Asia Tenggara tidak akan mendapatkan sesuatu yang lengkap tanpa melibatkan peran kajian sejarah Islam di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut juga menguatkan penilaian bahwa Islam mampu di kemudian hari menjadi sebuah kekuatan politik yang di bawa oleh pemeluknya dalam melakukan sebuah proses politik.

Negara Laos dipilih berdasarkan peranan dari umat Islam di kawasan negara tersebut yang berbeda dengan negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Dari dasar perbedaan ini, seperti jumlah umat Islam yang sangat rendah dibanding dengan negara-negara lain sehingga menimbulkan rangsangan untuk mengkaji lebih jauh peranan dari umat Islam pada tahap politik Islam di Asia Tenggara.

Di negara Laos, pihak komunis memang sangat dominan, sebab hal tersebut tidak terlepas dari sejarah bahwa negara Laos pernah didukung oleh Uni Soviet dan negara tetangganya, yaitu Vietnam dalam upaya mencari kemerdekaan, hingga akhirnya kaum komunis Pathet Lao diberi dukungan yang sangat besar oleh dua negara tersebut, yaitu Uni Soviet danVietnam dalam mencapai kemerdekaannya²⁵. Dengan demikian, Laos mendapat kemerdekaannya dengan mengganti nama negara resmi sebagai Republik Demokratik Rakyat Laos.

Dari pembahasan ini, sebenarnya tidak ada unsur-unsur umat Islam dalam membantu kemerdekaan di negara Laos. Hal tersebut bukan karena umat Islam tidak berkenan, namun harus diingat bahwa Islam adalah agama pendatang dan belum mencapai pola adaptasi yang baik di kawasan tersebut sehingga umat Islam pada waktu itu hanya meningkatkan peran dakwah dan ekonomi, sehingga tidak terlibat dalam hal seperti itu. Hal tersebut juga menjadi pembenaran karena umat Islam pada waktu itu tidak mendapat tempat di kalangan etnis asli negara Laos, sehingga etnis asli negara Laos mendominasi hal tersebut.

            Di Asia Tenggara, orang Islam sebagai penduduk mayoritas hanya di Indonesia, Malaysia dan Brunei. Sedangkan di Thailand, Filipina dan Singapura, orang-orang Islam menjadi minoritas. Bahkan di Vietnam, Laos, Kamboja dan Myanmar, jumlah penduduk muslim sangat sedikit. Dengan gambaran seperti itu, akar persoalan orang Islam di masing-masing negara juga berbeda.

a. Islam dan Komunitas Politik

Umat Islam di negara Laos memang ada, namun jumlahnya tidak terlalu banyak, hal ini bahkan sangat sedikit dibanding dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Dalam kalkulasi angka terdapat klasifikasi komunitas politik yang mempuntayi jumlah kuantitatif terbanyak adalah mereka yang beragama Budha Theravada sekitar 65%, yang terdiri dari berbagai etnis di negara Laos, seperti etnis Mon-Khmer, etnis Lao,  Khadai, Austro Asiatik, dan berbagai keturunan campuran dari negara Thailand dan negara Vietnam. dan 15 %-nya adalah orang-orang Thai dengan 10 % sisanya merupakan suku-suku daerah perbukitan. Dari umat Islam sendiri hanya sekitar 0,01% dari jumlah penduduk negara Laos yang berjumlah 6,5 juta orang. Selain itu, pihak Kristen mendapat sekitar 1,3% dan lainnya, seperti kepercayaan animisme dan baha’i sekitar 33,6%²⁷.

b.  Islam dan Konstitusi

Negara Laos mengikuti konstitusi baru pada tahun 1991 sehingga pada tahun berikutnya mengadakan pemilihan umum untuk memilih 85 kursi Dewan Nasional yang para anggota-anggotanya dipilih secara rahasia untuk masa jabatan selama 5 tahun. Di dalam konstitusi Laos sebenarnya menjamin dan menghormati kebebasan berkeyakinan dan beragama, hal tersebut terlihat ketika banyak kejadian tentang penistaan terhadap suatu agama, maka dapat diselesaikan dengan baik. Dasar dari konstitusi ini ada di bab 3 Pasal 23 tentang kewarganegaraan konstitusi negara Laos yang berbunyi Pasal 22 yang berbunyi semua warga negara Laos sama di depan hokum, terlepas dari apapun kepercayaan, etnis, status sosial dan ekonomi.

c.   Islam dan Tipe Rezim

Sebenarnya dalam konstitusi negara Laos terdapat makna bahwa semua kekuasaan berada di tangan rakyat, namun dalam kenyataan prakteknya tidak demikian. Sistem pemerintahan yang dipakai oleh Laos adalah sistem parlementer, dimana ada seorang presiden dan perdana menteri. Saat ini yang menjabat Presiden adalah Choummaly Sayasone dan Perdana Menteri adalah Thammavong Thongsing. Dapat diketahui bahwa tipe rezim dari negara Laos ini adalah sosialis-komunis yang dianut ketika pada waktu terjadi pra-kemerdekaan yang dibantu oleh Uni Soviet dan Vietnam. Setiap pemberontakan di negara Laos selalu ditekan oleh rezim yangbbersangkutan, dengan begitu sangat kecil kemungkinan para pemberontak dapat mendominasi.

d.    Islam dan Pemerintahan (kebijakan)

Pemerintahan yang ada di negara Laos mengikuti pemerintahan yang ada di negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, namun dalam parkteknya juga berbeda. Di dalam sistem pemerintahannya dikenal dengan Trias Politica yang kemudian berkembang lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketiga lembaga ini yang kemudian mengambil peran dalam menetukan kebijakan yang terjadi di negara Laos, namun harus didingat bahwa setiap kebijakan memang harus disetujui oleh kepala pemerintahan. Dalam konstitusi tertulis dari negara Laos disebutkan bahwa pemerintah adalah organisasi adminitrasi dari negara yang bertugas mengemban tanggung jawab dari rakyat. Selanjutnya, dalam bagian lainada juga lembaga peradilan yang bertugas mengadili setiap kebijakan-kebijakan yang keliru. Berikut adalah tugas-tugas dari pemerintahan negara Laos berdasarkan konstitusi, antara lain adalah:

1) Untuk melaksanakan konstitusi, hukum dan resolusi dari Majelis Nasional serta keputusan negara dan bertindak.

2) Untuk menyerahkan rancangan undang-undang kepada Majelis Nasional, draft keputusan dan bertindak kepada Presiden negara.

3) Untuk memetakan rencana strategis pada pembangunan sosial-ekonomi dan anggaran negara tahunan dan menyerahkannya kepada Majelis Nasional.

4) Untuk mengeluarkan dekrit dan keputusan tentang pengelolaan pertahanan nasional sosial-ekonomi, ilmiah dan teknis bidang dan keamanan.

5) Untuk mengatur, membimbing dan mengawasi fungsi organisasi manajerial dari seluruh cabang dan organisasi administrasi lokal.

6) Untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pertahanan nasional dan keamanan.

7) Untuk menandatangani perjanjian dan kesepakatan dengan negara-negara asing dan pedoman pelaksanaannya.

8) Untuk menangguhkan atau mencabut keputusan, instruksi dari kementerian, organisasi-organisasi pelayanan-setara, organisasi yang melekat pada pemerintah, dan organisasi administratif lokal jika mereka bertentangan dengan undang-undang.

9) Untuk melaksanakan hak-hak lain dan melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh hokum.

e.     Islam dan Parlemen

Negara Laos ini menganut sistem parlemen satu kamar yang dikenal Dewan Nasional yang bertugas membentuk kabinet dalam pemerintahan negara Laos. Dengan cara seperti ini seluruh kabinet dipilih berdasarkan kehendak dari partai tunggal yang ada di negara Laos. Sampai saat ini, Dewan Nasional terdiri dari 115 anggota dewan yang berasal dari Partai Komunis Rakyat Laos. Dari 115 anggota Dewan Nasional yang duduk, diantaranya terdapat 14 orang yang mengurus Partai Komunis di tingkat pusat, sedangkan hanya dua orang yang ada di Dewan Nasional yang berada pada posisi netral. Dengan begitu, umat Islam di negara Laos sangat sulit menembus Parlemen.

f.      Islam dan Partai Politik

Negara Laos menganut komunis yang dibawa pada waktu pra-kemerdekaan, dengan begitu sistem kepartaian juga menjadi sistem partai tunggal dan partai politik yang diakui oleh pemerintahan negara Laos adalah Partai Revolusioner Rakyat Laos (PRRL). Dengan demikian, umat Islam dalam menjalankan aktivitas politknya tidak dapat dengan membuat partai Islam, oleh karena itu cara yang baik adalah dengan terlibat di partai tunggal tersebut.

g.    Islam dan Civil Society

Di negara Laos terdapat beberapa lembaga sosial yang bertugas dalam berbagai program kemanusiaan di tengah-tengah kehidupan perpolitikan pada negara Laos, diantaranya adalah:

1) Lao Women Union (LWU), yang bekerja pada pengembangan keahlian kaum perempuan dalam mengurangi kemiskinan, hal tersebut juga kemudian digunakan sebagai sarana studi gender.

2) Lao Natioanl Front For Rekonstruksi (LNFFR), yang bekerja untuk membangun solidaritas nasional dan membantu kelompok minoritas.

3) Lao People’s Revolutionary Youth Union (LPRYU), yang bertugas memberikan pelatihan ketenagakerjaan terhadap para pemuda.

4) Lao Front Trade Union (LFTU), yang berugas menyalurkan aspirasi kaum buruh dan hak-hak para pekerja.

h. Islam dan Perilaku Massa

Perilaku massa yang terjadi ketika semua tindakan represif yang hadir memberikan sebuah penekanan bahwa ada beberapa gerakan-gerakan yang radikal dalam memprotes tindakan yang terlalu kuat dari pemerintah. Tindakan seperti ini datang dari berbagai kelompok yang tidak terlibat dalam sistem pemerintahan, akan tetapi di luar dari sistem pemerintahan. Namun, dalam hal umat Islam mengenai perilaku massa masih snagt kecil untuk mempengaruhi karena berbagai kekurangan dan kelemahan yang terjadi.

i. Analisa Prospek Islam di Laos

Seperti yang telah dijelaskan bahwa sebelum Islam datang sebenarnya telah ada berbagai etnis di wilayah Laos, yang terdiri dari suku asli dan pendatang. Pada aspek seperti ini, akan menjelaskan bahwa agama islam memang agama pendatang yang secara langsung masuk ke dalam wilayah Laos dengan berbagai bentuk saluran, termasuk saluran perdagangan/ekonomi, dan sebagainya. Oleh karena itu, agar memberikan kesan analisa yang terperinci, maka akan dibagi ke dalam beberapa segi pendekatan dalam menganalisa, yaitu:

1.      Analisa mengenai kekuatan Islam

Walaupun Islam masuk ke dalam wilayah Asia Tenggara, khususnya Laos sebagai agama pendatang, namun harus diingat bahwa dari factor sejarah, Islam mampu memberikan pemahaman lebih terhadap pola kehidupan universal, dari hal tersebut dapt diterjemahkan bahwa salah satu kekuatan Islam terlihat pada dirinya yang terbuka/inklusif terhadap berbagai perkembangan yang terjadi sehingga Islam mampu menyesuaikan diri tanpa dibentuk oleh pengaruh dari luar Islam. Selanjutnya, hal tersebut ditopang dengan konstitusi Laos yang memberi jaminan terhadap kebebasan beragama dan penjaminan, hal ini memberikan justifikasi bahwa Islam mampu, khususnya umat Islam menyebar-luaskan dakwah islam secara terbuka dalam media pendidikan sehingga dapat memberikan pemahaman kelompok non-Islam tentang Islam dan memperkuat basis dari umat Islam sendiri dalam memajukan Islam kultural.

Salah satu aspek yang terpenting dalam memaksimalkan hal tersebut adalah dengan cara penguatan basis Islam kultural, yaitu membudayakan Islam ke tengah-tengah masyarakat tanpa melihat kelompk apapun. Hal ini jelas menjadi kekuatan Islam karena penguatan basis Islam kultural akan sulit terdeteksi oleh rezim yang terlalu represif terhadap gerakan Islam yang terlalu vokal dan militan/radikal. Dengan begitu, Islam lewat media penguatan Islam kultural dapat menjamin terhadap apapun yang umat Islam perlukan dalam berbagai produk kebijakan. Dengan penguatan Islam kultural pula yang didukung oleh konstitusi yang sedikit terbuka akan mampu merambah ranah politis, seperti memungkinkan umat Islam masuk ke ranah pemerintahan atau non-muslim yang mempunyai kedekatan erat dengan basis Islam kultural dan mempunyai program yang Islami dapat masuk ke dalam pemerintahan sehingga kebijakan selanjtnya mampu memberikan kontribusi yang baik bagi keberlangsungan umat Islam.

2.      Analisa mengenai kelemahan Islam

Dalam menganalisa hal ini, dapat dijelaskan bahwa ada banyak kelemahan yang terdapat dalam umat Islam di Laos, seperti dalam segi kuantitas uamt Islam sangat rendah, yaitu hanya 0,01 dari 6,5 juta penduduk negara Laos, hal ini menun jukkan bahwa umat Islam di laos menjadi penduduk yang sangat minoritas disbanding yang lain. Di samping itu, ketika melihat dari tipe rezim pun selalu dipegang oleh komunitas yang berkuasa sehingga ini mengakibatkan umat Islam selalu terpinggirkan oleh kebijakan-kebijakan yang langsung dari rezim tersebut.

Setelah itu, ketika dilihat dari segi yang berbeda, yaitu pemerintahan dan parlemen, umat islam sungguh mendapat perlakuan yang diskriminatif, sebab anggota dari pemerintahan dan parlemen selalu dipilih oleh pihak dari partai yang berkuasa, yaitu partai tunggal yang menganut paham komunis, dimana dalam hal pengkaderan selalu mengesampingkan pihak-pihak dari umat islam dan lebih condong ke kader yang sehaluan dengan partai tersebut.

Kelemahan tersebut bertambah berat ketika di negara Laos hanya diterapkan sistem kepartaian tunggal, artinya tidak diperbolehkan partai politik Islam sehingga untuk menuju kepada kekuasaan umat Islam harus mampu berada pada partai tunggal tersebut. Dari berbagai kelemahan tersebut yang paling penting adalah, umat Islam dilemahkan oleh rezim dan umat Islam sendiri belum mampu bangkit dalam membentuk kekuatan baru sebagai peningkatan basis internal dari umat Islam sendiri di negara Laos.

3.      Peluang dan Tantangan

Dilihat dari berbagai kekuatan dan kelemahan Islam, khususnya umat Islam di negara Laos. Peluang umat Islam berada pada tahap penguatan internal atau dalam bahasa lain adalah menimbulkan Islam kultural di negara Laos, setelah seperti itu maka peluang selanjutnya adalah lewat pemaksimalan konstitusi yang terbuka bagi perkembangan Islam di negara Laos. Islam di negara Laos harus menjadi agama yang toleran dan terbuka, dan tidak menutup diri, dengan strategi tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman lain bagi perkembagan Islam di negara Laos.

Selain itu, tantangan yang harus dihadapi juga lebih banyak, yaitu kondisi dari sistem (kepartaian, pemerintahan, dsb.), yang terjadi di negara Laos yang mempersempit ruang gerak Islam secara keseluruhan serta rezim yang bersangkutan yang dapat saja secara langsung atau tidak langsung memberikan tindakan represif bagi perkembangan Islam di wilayah tersebut. Selanjutnya tantangan lain adalah adanya fenomena-fenomena globalisasi yang dapat saja merenggut eksistensi Islam ditengah-tengah arus globalisasi, msekipun tidak jarang megundang kesalah-pahaman dan konflik-konflik internasional^.